DPRD Kritik Pemko Pekanbaru Pangkas Anggaran Sarpras Pendidikan Rp27 Miliar, Zulfan: Ini Bukan Solusi Efisiensi

pikiranriau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Komisi IV, H Zulfan Hafiz ST, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkait berkurangnya anggaran sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dalam APBD Tahun 2026. Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan di Kota Pekanbaru.

Kritik tersebut disampaikan Zulfan usai Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru untuk membahas kondisi fasilitas sarana dan prasarana sekolah serta kesiapan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026.

"Kemarin Komisi IV sudah memanggil Dinas Pendidikan. Tentu ini juga menyangkut SPMB, bagaimana persiapan pemerintah kota dalam penerimaan siswa baru. Ternyata kita lihat pemerintah kota untuk sarana prasarana di Dinas Pendidikan tidak serius," kata Zulfan, Selasa (28/7/2026).

Ia mengungkapkan, alokasi anggaran sarana dan prasarana pendidikan pada APBD 2025 mencapai sekitar Rp52 miliar. Namun, pada APBD 2026 anggaran tersebut justru turun menjadi sekitar Rp25 miliar atau berkurang sekitar Rp27 miliar.

"Kenapa kita bilang tidak serius? Karena anggaran tahun 2025 untuk sarana prasarana di Dinas Pendidikan Rp52 miliar, ternyata tahun 2026 cuma di angka Rp25 miliar. Artinya minus Rp27 miliar," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu menilai pengurangan anggaran tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena masih banyak sekolah di Pekanbaru yang membutuhkan pembangunan maupun perbaikan fasilitas dasar.

"Artinya pemerintah dianggap belum serius untuk membenahi sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Tentu ini menjadi catatan keras buat pemerintah kota," tegasnya.

Menurut Zulfan, sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Ia menilai masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas baru (RKB), fasilitas toilet, hingga kursi belajar yang layak.

"Bahkan sampai sekolah itu kursinya tidak ada dan segala macam, itu tidak patut ada di Kota Pekanbaru," katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak dilakukan terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, penghematan seharusnya difokuskan pada program-program yang bersifat seremonial maupun pencitraan, bukan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

"Kalau kita berbicara efisiensi hari ini, ya efisiensi lah pada hal-hal pencitraan dan lain-lain itu dikurangi. Fokuslah pada hal-hal yang dibutuhkan seperti sarana prasarana yang ada di fasilitas pendidikan," ujarnya.

Karena itu, Zulfan meminta Pemerintah Kota Pekanbaru kembali mengevaluasi alokasi anggaran pendidikan, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan sarana prasarana sekolah.

"Jangan dikurangi, harusnya ditambah. Kualitas sekolah kita seperti apa hari ini? Data yang dipaparkan Dinas Pendidikan kemarin mulai dari kekurangan RKB, toilet dan segala macamnya, ini banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan direnovasi. Ternyata anggarannya dikurangi sampai Rp27 miliar. Ini menjadi catatan penting bagi kita," tutupnya.***