Politisi NasDem ini juga memberikan apresiasi kepada Polda Riau dan Kapolresta Pekanbaru yang telah berupaya keras dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kota Pekanbaru, bahkan sampai melaksanakan razia tempat hiburan malam, pembentukan Satgas Anti Narkoba, Pembentukan Kampung Tangguh Anti Narkoba, Pengukuhan Duta Anti Narkoba Polresta Pekanbaru serta sosialisasi ke sekolah.

"Memang peredaran narkoba di wilayah kota Pekanbaru ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada langkah tegas aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dan BNN dalam memberantas narkoba, sebab keberadaan narkoba ini bisa merusak generasi bangsa," ujar Aidil Nur Putra.

Jadi, sambung Aidil, tanggungjawab dalam pemberantasan narkoba juga perlu melibatkan lapisan masyarakat, mulai dari para ulama, ormas, tokoh masyarakat hingga RW, RT, tokoh pemuda, remaja masjid, sehingga ruang gerak peredaran narkoba di wilayah bisa teratasi.

"Untuk itu, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua untuk terus melakukan pengawasan dan melarang keras anak-anaknya menggunakan narkoba dan sejenisnya. Dan saya juga berharap kepada masyarakat jangan takut untuk melaporkan bila ada ditemukan pelaku yang melakukan peredaran narkoba," harap Aidil Nur Putra. (can)

Menurutnya, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru terbatas jika hanya difokuskan pada pembenahan drainase.

"Kita juga sama-sama tahulah APBD Kota Pekanbaru kalau fokus hanya drainase saja kan tak mungkin (cukup). Jadi kita mendorong pemerintah kota ini bisa bagaimana berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, termasuk dengan pemerintah pusat," kata Zulfan, Rabu (6/5/2026).

Ia menilai, Pemko Pekanbaru perlu menjemput bola agar anggaran dari pemerintah pusat bisa dialokasikan ke Pekanbaru. Terutama untuk penanganan banjir yang membutuhkan anggaran besar.

"Seperti janji walikota dulu waktu kampanye, dimana dulu Menteri PU itu kan ada kaitannya dengan walikota hari ini. Nah, kalau bisa dikejar APBN itu turun ke Kota Pekanbaru sehingga drainase betul-betul dapat realisasi," ujarnya.

Zulfan menyebut, jika anggaran besar bisa didapat maka perbaikan drainase dan penanganan banjir dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

"Kalau tidak bisa langsung selesai 100 persen, minimal dimulai. Tahun pertama 30 persen, tahun berikutnya ditambah lagi. Lama-lama tentu dampak banjir bisa berkurang," katanya.

Politisi NasDem ini menilai apa yang dkerjakan Pemko Pekanbaru melalui dinas terkait saat ini masih bersifat sementara, seperti normalisasi parit dan anak sungai.

"Yang dilakukan sekarang itu masih sementara. Yang paling penting adalah bagaimana masterplan banjir dari hulu ke hilir benar-benar dijalankan," tegas Zulfan. (ade)

Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean BBM terlihat di berbagai titik SPBU, baik untuk jenis Pertalite maupun Solar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait kemungkinan terjadinya kelangkaan BBM.

Andry Saputra menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat mengenai antrean yang cukup panjang, bahkan hingga memakan waktu berjam-jam.

"Fenomena antrean BBM ini harus menjadi perhatian serius. Kita tidak ingin masyarakat dirugikan akibat ketidakpastian pasokan energi," ujar Andry.

Ia menjelaskan, dari berbagai informasi yang berkembang, antrean panjang ini diduga dipicu oleh beberapa faktor, seperti pembatasan pembelian BBM subsidi serta kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan.

Sejumlah laporan juga menyebutkan bahwa antrean BBM di Pekanbaru memang terjadi di banyak SPBU dalam waktu bersamaan, sehingga menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat .

Namun demikian, Andry menegaskan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus segera memberikan kepastian kepada publik apakah benar terjadi kelangkaan atau hanya persoalan distribusi dan kepanikan masyarakat.

"Kita minta Pertamina dan instansi terkait segera memberikan penjelasan yang transparan. Jangan sampai ini hanya karena distribusi yang tidak merata atau panic buying," tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada penimbunan atau penyalahgunaan yang justru memperparah kondisi di lapangan," tambahnya.

Lebih lanjut, Andry meminta adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pihak Pertamina guna memastikan stok BBM di Pekanbaru tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir antrean panjang BBM memang terjadi di sejumlah SPBU di Pekanbaru, bahkan sempat dipicu oleh isu pembatasan dan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM .

"Kita berharap kondisi ini segera normal kembali. BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga ketersediaannya harus benar-benar dijamin," tutup Andry.

Dalam kegiatan itu, warga yang hadir menyampaikan terimakasih atas bantuan Rumah Aspirasi Hamdani selama ini, juga menyampaikan usulan perbaikan drainase di Jalan Kartama.

Hadir dalam reses ini Ketua RW 7 Kelurahan Maharatu dan beberapa RT di RW 7 seerta beberapa tokoh masyarakat, salah satunya Pakde Slamet. Hadir juga Bhabinkamtibmas, Babinsa Kelurahan Maharatu.

Dalam kegiatan reses tersebut, salah seorang tokoh masyarakat, Pakde Slamet menyampaikan terimakasih atas bantuan Rumah Aspirasi Hamdani yang sejak tahun 2020 sudah berdiri dan membantu warga dalam banyak hal.

Salah satu bantuan yang sangat dirasakan Pakde Slamaet adalah dalam pengurusan Adminduk, advokasi pendidikan, kesehatan dan advokasi infrastruktur.

"Kami mendoakan agar Bapak Hamdani senantiasa sehat dan senantiasa dapat memaksimalkan Rumah Aspirasi Hamdani untuk membantu masyarakat," kata Pakde Slamet.

Tokoh masyarakat lainnya juga menyampaikan aspirasi agar drainase di Jalan Kartama diperbaiki agar tidak ada banjir dan menggenang.

Menjawab aspirasi dari masyarakat, Hamdani mencatat dan akan memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat eksekutif.

Acara berjalan lancar dari awal hingga selesai, diakhiri dengan foto bersama. (ade)

Dalam reses kali ini dr Meiza kembali mengajak warga untuk selalu menjalin persatuan dan kesatuan sesama warga, karena dengan persatuan dan kesatuan diharapkan warga saling bantu membantu sesama warga.

Meiza juga mengatakan bahwa Walikota dan Wakil Walikota mempunyai Program Rp100 juta per RW, diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan. Untuk itu, ia mengajak warga agar mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Sementara itu RT 03 Samijo meminta kepada Anggota Dewan untuk membantu masyarakat dengan pengadaan ambulance, karena sangat membutuhkan untuk warga sakit dan meninggal.

"Kami butuh ambulance, Bu. Tempatnya udah ada, cuma mobilnya belum kalau ada bantuan dari ibu terima kasih kami ucapkan," ujarnya.

Sementara Leni, warga lainnya mempertanyakan masalah drainase yang tidak lancar sehingga mengakibatkan banjir.

"Saya hanya ingin drainase lancar sehingga hari hujan tidak banjir," harapnya.

Menanggapi hal ini, Meiza mengatakan bahwa akan menjadi programnya untuk memperjuangkan, karena memang diakui Meiza, semua aspirasi warga harus dikawal terus agar bisa direalisasikan pemerintah sebagai pemegang anggaran.

"Ini akan menjadi catatan saya dan merupakan prioritas," pungkasnya. (ade)

Acara Halal Bi Halal ini dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, tiga Wakil Ketua DPRD yakni Tengku Azwendi Fajri, M Dikky Suryadi Khusaini, dan Andry Saputra, beserta anggota dewan lainnya.

Turut hadir Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung, Kabag Fasilitasi Penganggaran Abdul Barri, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Vita Marti, Kabag Umum Doni Sandy Irwan, serta diikuti para kasubag, hingga ASN dan PPPK paruh waktu di lingkungan DPRD Kota Pekanbaru.

Acara Halal Bi Halal ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pimpinan, anggota DPRD, dan Sekretariat dalam memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an serta tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar Nikmat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menyebut kegiatan Halal Bi Halal Idul Fitri ini merupakan yang pertama kali digelar di lingkungan DPRD Pekanbaru selama dirinya menjabat sejak 2018.

"Saya tidak ingat apakah sebelumnya pernah diadakan halal bi halal. Tapi secara pribadi rasanya belum pernah. Ini pertama kali kita adakan Halal Bi Halal selama saya di DPRD dari tahun 2018," kata Isa Lahamid.

Politisi PKS ini mengajak seluruh koleganya sesama Anggota DPRD hingga jajaran sekretariat untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai ajang saling memaafkan.

"Ini momentum bagi kita semua untuk saling memaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada khilaf dan salah. Di hari yang fitri ini kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SubhanahuwaTa'ala, khususnya kesalahan antar sesama," jelas Isa Lahamid.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung menekankan pentingnya menjadikan semangat Idulfitri sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja.

"Momentum Halal Bi Halal ini mengajak kita semua untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi dalam menjalankan tugas kedewanan," katanya.

Ia juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

"Kami menyadari masih banyak hal yang belum maksimal. Untuk itu, kami akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan," ungkapnya.

Hambali juga mengajak seluruh jajaran untuk membuka lembaran baru dan mempererat kebersamaan setelah momen Idulfitri.

"Dalam kesempatan ini mari kita saling memaafkan. Yang sudah, biar sudahlah. Setelah ini kita buka lembaran baru dan bergandengan tangan," tutupnya. (end)

Gugatan tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pbr dan dijadwalkan menjalani sidang pertama pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Gugatan diajukan setelah Ryan Zikrullah diberhentikan sebelum masa kontrak kerjanya berakhir. Dalam dokumen gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum Kantor Hukum DHL & Rekan pada Februari 2026, Ryan Zikrullah sebelumnya bekerja di PT Sumatera Kemasindo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kemasan karton.

Menurut dokumen gugatan tersebut, Ryan Zikrullah mulai bekerja pada Oktober 2024 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kontrak kerja tersebut berlangsung dalam beberapa periode hingga kontrak terakhir yang seharusnya berjalan sampai pertengahan tahun 2026.

Namun menurut dokumen gugatan, hubungan kerja antara Ryan Zikrullah dan perusahaan tersebut berakhir pada Oktober 2025, sebelum masa kontrak terakhir pada Juni 2026 selesai. Dalam dokumen gugatan disebutkan bahwa perusahaan menilai pekerja melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pihak pekerja menyatakan bersedia mengganti kerugian tersebut dan menurutnya nilai tersebut telah dipotong dari gaji yang diterima.

Namun menurut pihak pekerja, setelah kejadian tersebut ia disebut langsung menerima Surat Peringatan III (SP3) yang kemudian diikuti dengan penghentian hubungan kerja. Kuasa hukum pekerja menilai langkah tersebut tidak melalui tahapan pembinaan yang lazim dilakukan dalam hubungan kerja, seperti pemberian Surat Peringatan I dan II terlebih dahulu.

Perselisihan ini kemudian dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Setelah melalui proses klarifikasi dan mediasi antara kedua pihak, mediator hubungan industrial dari Disnaker Riau mengeluarkan surat anjuran yang menyarankan agar perusahaan memenuhi sejumlah hak pekerja sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

Namun karena anjuran tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak, perkara kemudian diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru.

Saat ini perkara tersebut telah memasuki tahapan persidangan dan dijadwalkan menjalani sidang pertama pada 12 Maret 2026. Keputusan akhir nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim setelah perkara tersebut diperiksa dalam persidangan.

Tim kuasa hukum Ryan Zikrullah dari Kantor Hukum DHL & Rekan menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak pekerja yang menurut mereka belum dipenuhi.

Menurut tim kuasa hukum, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

"Gugatan ini diajukan sebagai upaya mencari kepastian hukum melalui jalur yang telah diatur oleh undang-undang. Kami menghormati seluruh proses persidangan yang akan berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial," ujar tim kuasa hukum Ryan Zikrullah dari Kantor Hukum DHL & Rekan.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari majelis hakim.

Hingga berita ini dimiat, pihak perusahaan belum berhasil dikonfirmasi, tim redaksi masih terus mengupayakan konfirmasi untuk segera dimuat pada pemberitaan selanjutnya. *

Untuk Session ke dua ini, Panitia RBN Provinsi Riau telah membuka pendaftaran bagi calon peserta sejak 4 Februari lalu, dan ditutup pada 10 Februari 2026, berbeda dengan sesion pertama, yang hanya diikuti oleh 67 pendaftar, pada sesi kedua ini hingga akhir pendaftaran, tercatat 389 peserta yang mendaftarkan diri, bahkan ada yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi, yang berjumlah 6 orang.

Andre Gunawan selaku penanggung jawab pendaftaran menyampaikan bahwa jumlah ini meningkat lebih dari 400% dari sesi pertama tahun lalu. "Sementara kami hanya mengambil 65 peserta yang akan mengikuti kegiatan Remaja Bernegara nantinya, dari yang mendaftar kami harus mengambil hanya 65 peserta, otomatis 300an pedaftar harus kami seleksi ketat."

Sementara itu, Fitra Asrirama, Ketua Pelaksana RBN Provinsi Riau, yang juga wartawan Metro Tv ini, menyambut baik tingginya antusias kalangan remaja untuk mengikuti RBN ini. "Ini luar biasa, peningkatannya sangat fantastis," ungkap Fitra.

Remaja Bernegara merupakan program pendidikan politik khusus generasi Z yang diinisiasi oleh Partai NasDem, di tingkat nasional sendiri RBN ini sudah dilaksanakan sebanyak 13 sesion, dan Riau juga pernah mengirimkan 5 utusan dari peserta terbaik pada RBN tahun lalu mengikuti RBN ditingkat Nasional.

"Kedepan kami akan terus berikan kesempatan kepada peserta terbaik untuk merasakan suasana RBN ditingkat Pusat," ungkap Dedi, Selaku Ketua Bappilu NasDem Riau.

"Untuk Remaja Bernegara Session kedua nanti, kita juga merencanakan ada pemutaran film sejarah perjuangan yang terjadi di kabupaten Indragiri hulu, pemutaran film ini akan menambah wawasan sejarah bagi generasi Z yang mungkin tidak mengetahui adanya perlawanan terhadap penjajah di bumi Indragiri, tutup Fitra, yang sudah kreator film sejarah tersebut."

Ditambahkan oleh Fitra, RBN kedua ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. "Kami panitia mengundang langsung Ketua DPRD Riau nantinya, dan berharap beliau berkenan meluangkan waktu," pungkasnya. ***