Pikiran Riau

Sabarudi Bangga Pekanbaru Borong 4 Penghargaan Green City

redaksi — Fri, 11 Sep 2026 18:14:45 +0700+0700

pikiranriau.com - Empat penghargaan Internasional yang diraih Kota Pekanbaru dalam ajang 1st IMT-GT Green City Award 2026 mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.

Namun, Sabarudi mengingatkan Pemko Pekanbaru agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, penghargaan internasional tersebut justru menjadi tantangan untuk membuktikan bahwa predikat Metropolitan Green City bukan sekadar slogan atau penghargaan di atas kertas."Ini tentu menjadi kabar yang sangat positif bagi Kota Pekanbaru.

Empat penghargaan yang diraih menunjukkan bahwa upaya dan kerja yang dilakukan mulai mendapat pengakuan di tingkat internasional," kata Sabarudi.Politikus PKS itu menegaskan, penghargaan tersebut jangan sampai berhenti sebagai seremoni.

Sebaliknya, capaian itu harus menjadi energi baru bagi Pemko Pekanbaru untuk memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan."Jangan berhenti pada penghargaan.

Justru ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Yang paling penting adalah bagaimana konsep kota hijau ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.

Menurut Sabarudi, ukuran keberhasilan sebuah kota hijau bukan hanya dilihat dari penghargaan yang diterima pemerintah. Tetapi juga dari kondisi lingkungan dan kualitas pelayanan perkotaan yang dirasakan langsung masyarakat.

Karena itu, ia mendorong Pemko Pekanbaru terus membenahi berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pengelolaan sampah, ruang terbuka hijau, kualitas lingkungan, transportasi hingga pembangunan infrastruktur yang mendukung konsep kota berkelanjutan."Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat pialanya, tetapi tidak merasakan perubahan di lingkungan tempat mereka tinggal," ujarnya.

Sabarudi juga menilai penghargaan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan.Ia berharap penghargaan internasional yang diraih Pekanbaru mampu menjadi pemicu bagi pemerintah untuk menghadirkan kota yang tidak hanya memiliki citra hijau di tingkat internasional, tetapi juga nyaman dan layak dihuni masyarakat."Ke depan kita berharap Pekanbaru semakin hijau, nyaman dan berkelanjutan.

Penghargaan ini harus dibuktikan dengan kerja nyata dan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.Kota Pekanbaru memborong empat penghargaan dalam ajang 1st IMT-GT Green City Award 2026 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9/9/2026).

Empat penghargaan tersebut menjadi apresiasi terhadap berbagai upaya Pemko Pekanbaru dalam mendorong pembangunan perkotaan yang hijau, berkelanjutan, inklusif serta adaptif terhadap perubahan iklim.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diterima Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, yang hadir mewakili Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Pertemuan Kepala Daerah IMT-GT ke-32, yang melibatkan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand. Pertemuan turut dihadiri para menteri, kepala daerah, perwakilan ASEAN serta Asian Development Bank.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho sebelumnya menyebut penghargaan tersebut bukan sekadar pencapaian seremonial."Ini bukan sekadar piala, tetapi pengakuan internasional terhadap arah pembangunan Pekanbaru menuju Metropolitan Green City.

Penghargaan ini menjadi tanggung jawab bagi kami untuk bekerja lebih keras," kata Agung.Adapun empat penghargaan yang diraih Pekanbaru yakni:1. Penghargaan Emas — Ranking 1 Kategori Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.2. Penghargaan Perak — Ranking 2 Kategori Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Perkotaan.3. Penghargaan Perunggu — Ranking 3 Kategori Pengelolaan Sampah Padat.4. Sertifikat Pengakuan — Kategori Transportasi Berkelanjutan dan Mobilitas Rendah Karbon.( *)

Siswa Kembali Pembelajaran Jarak Jauh, Zulkardi : Ortu Diminta Awasi Aktivitas Anak Saat PJJ !

redaksi — Fri, 11 Sep 2026 17:54:30 +0700+0700

pikiranriau.com - Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau membuat aktivitas pendidikan terganggu. Bahkan buruknya kualitas udara membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dua kali mengeluarkan instruksi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) anak-anak sekolah tingkat SD dan SMP.

Menyikapi kondisi ini, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Zulkardi meminta Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru memastikan proses belajar mengajar dari rumah tetap berjalan maksimal."Jadi kita juga ingin menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, terutama untuk bagaimana mengawasi anak didiknya, untuk bagaimana bisa beraktivitas seperti biasa di rumah," Ungkap Zulkardi.

Pengawasan orang tua, kata dia, juga diperlukan agar anak tetap dapat mengikuti pembelajaran selama sekolah diliburkan"engawasan orang tua yang lebih penting untuk bagaimana bisa belajar maksimal di rumah," ujarnya.

Disatu sisi, Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti pelaksanaan Car Free Day (CFD) di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Ia mempertanyakan perbedaan kebijakan pemerintah kota yang meliburkan siswa SD dan SMP, namun tetap menggelar CFD."Kalau untuk Kota Pekanbaru itu rata-rata asapnya asap kiriman. Kiriman dari Kalimantan, terus juga dari Jambi, Palembang, hampir masuk ke wilayah Kota Pekanbaru,"Zulkardi menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian sementara CFD apabila hasil pengukuran kualitas udara menunjukkan kondisi berbahaya.

Menurut dia, aktivitas olahraga di ruang terbuka justru berisiko ketika masyarakat menghirup udara yang tercemar asap."Ini sangat apa ya, perbedaan perlakuan antara CFD dengan libur anak sekolah. Kita minta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru kalau misalnya nantinya hasil udara di Kota Pekanbaru sangat berbahaya, kita rekomendasikan untuk ditutup sementara dulu CFD-nya," kata dia.

Zulkardi mengingatkan masyarakat yang berolahraga di tengah kabut asap dapat menghirup udara dalam jumlah lebih banyak. Kondisi itu dikhawatirkan memicu gangguan kesehatan, terutama jika kualitas udara berada pada kategori berbahaya.Ia juga mengatakan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kondisi kabut asap memburuk dalam sepekan ke depan.

Salah satunya dengan menyiapkan posko bagi masyarakat."Kalau misalnya seminggu ke depan asap makin tebal, kita juga Fraksi PDI Perjuangan sudah mengantisipasi. Kita siapkan posko-posko untuk masyarakat. Misalnya nanti ada gejala-gejala penyakit, bisa langsung ke posko," ujarnya.

Zulkardi berharap kabut asap di Pekanbaru segera berakhir. Ia berharap hujan turun dalam waktu dekat untuk membantu mengurangi dampak asap yang kini menyelimuti kota."Mudah-mudahan bencana asap di Kota Pekanbaru ini cepat selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita berharap dan berdoa ada hujan yang bisa membasahi Kota Pekanbaru," kata Zulkardi. ( *)

Aidhil Nur Putra : Cegah Angka Kriminalitas RT/W Perlu Aktifkan Kembali Siskamling

redaksi — Tue, 08 Sep 2026 17:58:54 +0700+0700

pikiranriau.com -Untuk menekan aksi kriminalitas yang terjadi di kota Pekanbaru, maka anggota DPRD kota Pekanbaru, Aidil Nur Putra yang juga menjabat sebagai ketua Fraksi Partai NasDem menghimbau kepada tokoh masyarakat RT/RW yang sudah dilantik serta masyarakat untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di wilayahnya masing-masing. Kita meminta partisipasi aktif warga untuk ikut dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama dalam mengaktifkan kembali siskamling.

Dengan ada siskamling dilingkungan masyarakat, hal ini bisa menekan aksi kriminalitas di lingkungan pemukiman, sehingga dengan adanya siskamling hal ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ungkap Aidil Nur Putra. Senin(31/8/26)

Selain mengaktifkan siskamling, kita juga berharap kepada pihak kepolisian baik dari jajaran Polsek maupun Kapolresta Pekanbaru untuk terus hadir ditengah masyarakat dalam memberikan sosialisasi, informasi serta rutin melakukan patroli dilingkungan masyarakat, baik patroli di siang hari maupun malam hari," ujar Aidhil Nur Putra.

Memang kalau kita lihat, aksi kriminalitas di kota Pekanbaru cukup tinggi, terutama kasus pencurian kendaraan sepeda bermotor(curanmor) yang selalu meresahkan masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, pengamanan serta memperketat pengawasan lingkungan dengan pemasangan kamera pengawas (CCTV)," ungkap Aidhil Nur Putra

Kita juga memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah berhasil menangkap pelaku kejahatan curanmor akhir-akhir ini. Semoga aksi kejahatan curanmor dan aksi kriminalitas lainnya semakin berkurang di kota Pekanbaru ini. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat, jika ada pelaku kejahatan yang tertangkap, jangan main hakim sendiri, serahkan pelaku kejahatan kepada pihak yang berwajib," harap Aidhil Nur Putra *

DPRD Minta Usulan Pokir Di Prioritaskan, M Dikky : Jangan Tebang Pilih !

redaksi — Tue, 08 Sep 2026 17:57:23 +0700+0700

pikiranriau.com - Pasca dilaksanakannya paripurna laporan reses anggota DPRD Pekanbaru pada hari Senin (32/08) lalu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Dikky Suryadi Khusaini mengingatkan Pemko Pekanbaru agar seluruh E-pokir yang sudah diajukan dan disahkan bisa direalisasikan.

Pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat harus merata, dan tidak boleh tebang pilih.Berdasarkan hasil laporan reses kedua tahun anggaran 2026, permasalahan infrastruktur masih menjadi aspirasi utama yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Pekanbaru.

Mulai dari perbaikan jalan rusak, pembangunan parit atau drainase, semenisasi, pembangunan jembatan serta akses pendidikan dan kesehatan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, M. Dikky Suryadi Khusaini mengingatkan Pemko Pekanbaru agar merealisasikan seluruh usulan E-Pokir dari anggota DPRD Pekanbaru.

Dirinya meminta, realisasi pembangunan ke masyarakat harus merata dan tidak boleh tebang pilih. "Selama ini saya melihat, pembangunan hanya diprioritaskan pada masyarakat yang berada di daerah perkotaan saja.

Sedangkan mereka yang berada di daerah Tenayan Raya, dan Rumbai atau daerah pinggiran, masih belum tersentuh pembangunan. Kita telah melakukan reses di 12 titik kemarin, kali aja sebanyak 50 anggota dewan, ini kan memang kondisi riil dilapangan.

Jangan hanya yang viral saja yang dikerjakan, kerjakan yang memang dibutuhkan masyarakat. Jangan ada tebang pilih dalam pembangunan, karena semua masyarakat bayar pajak," Ungkap Dikky kepada Media ini, Kamis (02/09).

Dikky menambah, Pemko Pekanbaru tahun ini seharusnya sudah bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur lebih banyak ke masyarakat karena sudah tidak ada beban hutang tunda bayar. "Jika pada tahun lalu ada beban hutang tunda bayar sebesar Rp 400 miliar lebih, namun tahun ini kan sudah tidak ada. Tolong perhatikan lagi masyarakat kita, karena mereka sudah cukup banyak kecewa selama ini," Tutup Dikky.

Usulan pembangunan ke pemerintah, bisa diajukan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang dan E-pokir anggota DPRD Pekanbaru. Hanya saja, usulan pembangunan melalui anggota dewan tersebut sering diabaikan pihak Pemko Pekanbaru atau tidak direalisasikan. *

25 Tahun Demokrat , TAF : Perkuat Struktur Organisasi Sampai Ketingkat Basis !

redaksi — Sat, 29 Aug 2026 07:50:59 +0700+0700

pikiranriau.com - Jelang puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25 pada 9 September mendatang, berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan olahraga telah sukses digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang) DPC Demokrat Kota Pekanbaru dibawah komando Tengku Azwendi Fajri SE,MM.

Menurut Azwendi, kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata yang membawa manfaat langsung. "Kita hadir dari rakyat, dibesarkan oleh rakyat dan selamanya harus tersenyum bersama denyut nadi rakyat. Untuk itu, HUT Demokrat menjadi momentum pengabdian yang terus dijaga partai demokrat untuk masyarakat,"Ujar Azwendi, Kamis (27/8/2026).

TAF menegaskan, komitmen dan pengabdian Partai Demokrat tidak hanya diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial yang telah dilakukan, tetapi juga dengan mengawal kebijakan publik agar berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, perjuangan tersebut dilakukan baik di internal partai, lewat legislatif maupun melalui aksi nyata di tengah masyarakat.Bahkan pihaknya mengaku siap mengawal dan menjadi garda terdepan mengawal program-program pemerintah pusat hingga daerah."Kita harus tegak lurus mengawal pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," Tegas Azwendi.

DPC emokrat Kota Pekanbaru juga berkomitmen untuk satu komando bersama pucuk pimpinan DPP dan DPD Demokrat untuk mengawal program-program pemerintah dan searah dengan program presiden."Kami menyatakan komitmen mutlak untuk tegak lurus satu komando dibawah pemimpinan umum Demokrat serta siap menjadi garda terdepan mengawal program pembangunan pro rakyat dan searah dengan program-program,"Tegas Azwendi.

Azwendi juga berpesan kepada seluruh kader untuk bersama-sama mewujudkan Program-program DPD Demokrat dan juga Walikota Pekanbaru Agung Nugroho."Kita kawal bagaimana aspirasi masyarakat tercapai, masyarakat makmur, sejahtera dibawah kepemimpinan agung Nugroho. Terus melayani dan memberi solusi dan jaga persaudaraan,"Ujar Azwendi.

Kepada seluruh kader Demokrat, Azwendi juga berpesan untuk memperkuat soladaritad struktur partai hingga tingkat basis."Tugas dan perjalanan kita kedepan masih banyak.Perkuat soladaritas struktur partai hingga ketingkat basis, karena 2029 sudah didepan mata, perjuangan dan kebersamaan tetap dijaga dan terus bersama masyarakat,"Harap Azwendi. ( *)

Siang Malam Solar Masih Langka di Pekanbaru, Zulfan Hafis : Kalau Tidak Sanggup Pejabat Pertamina Harakiri Aja !

redaksi — Sat, 29 Aug 2026 07:49:14 +0700+0700

pikiranriau.com - Meski masyarakat sudah berteriak setiap hari, karena stok BBM jenis solar sering langka di Kota Pekanbaru, namun hingga kini belum ada perubahan apapun. Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kelangkaan ini, seakan tidak peduli. Bahkan jika pun bereaksi, hanya sekadar pelepas tanya saja.

Pantauan Media ini sejak beberapa pekan terakhir, mulai sejak siang hingga tengah malam, antrean panjang kendaraan solar selalu ada di beberapa SPBU di Kota Pekanbaru. Termasuk Jumat (28/8/2026) tengah malam tadi di SPBU Jalan Soekarno Hatta, SPBU Jalan Riau.

Antreannya juga mengular ratusan meter. Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi migas dan energi, terus melontarkan kritik keras. Legislator ini menilai kinerja pejabat Pertamina tidak becus."Kami sudah bosan mengingatkan pejabat Pertamina di wilayah Riau dan Pekanbaru ini. Kalau memang tidak sanggup mengatasi persoalan ini, pejabat Pertamina ini harakiri aja," tegas Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru H Zulfan Hafiz ST kesal, kepada Media ini.

Masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru, lanjut Politisi senior Partai Nasdem ini, sudah tidak percaya dengan berbagai alasan yang dilontarkan para pejabat perusahaan plat merah ini. Mulai alasan kuota, distribusi dan jaminan stok aman selalu digaungkan. Namun kenyataan di lapangan zonk.

Masyarakat antre juga berjam-jam. Ini dibuktikan sejak beberapa bulan terakhir, kelangkaan solar semakin parah. Anehnya, tidak ada tindakan perbaikan apapun dari Pertamina. "Daerah kita ini penghasil minyak. Kok kelangkaannya sangat parah, dan ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Apa kerja pejabat Pertamina ini. Jangan sibuk rapat kantor sana kantor sini. Masyarakat jadi susah," sebut Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini lagi.

Zulfan Hafiz juga meminta semua pejabat Pertamina, terutama pejabat pengambil kebijakan, untuk bertobat dan siap mengubah pola kerja asal bapak senang (laporan ke pusat baik-baik saja). Mereka harus mengubah sistem dan kuota BBM di Provinsi Riau, terutama Kota Pekanbaru, agar tidak langka lagi. Karena untuk solar subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat. "Kemarahan masyarakat atas kelangkaan solar ini jangan dianggap enteng. Ini menandakan Pertamina sedang tidak baik-baik saja.

Harus ada evaluasi ril, dan kita minta beberapa hari ke depan tidak ada lagi antrean panjang siang malam," harapnya. Ya, kekesalan wakil rakyat atas laporan masyarakat sangat beralasan. Sebab, kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada pengendara. Kondisi ini berpotensi mengganggu aktivitas distribusi barang, transportasi, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang menggunakan kendaraan berbahan bakar diesel. Bahkan bisa membuat harga sejumlah barang jadi naik. (*)

Udara Pekanbaru Berbahaya, Dokter Meiza : Ingatkan Bahaya Kabut Asap !

redaksi — Tue, 25 Aug 2026 18:05:19 +0700+0700

pikiranriau.com - Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru semakin mengkhawatirkan. Konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 pada Selasa, 25 Agustus 2026 pukul 06.00 WIB tercatat mencapai 328,9 µg/m³, atau masuk kategori berbahaya.Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu jarak pandang dan kenyamanan masyarakat, tetapi juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan.Dokter spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah Kepala dan Leher (THT-BKL), dr Meiza Ningsih, M.Ked, Sp.THT-BKL, mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh paparan kabut asap. Menurutnya, asap yang mengandung partikulat dan berbagai zat iritatif dapat masuk ke saluran pernapasan dan menimbulkan gangguan kesehatan mulai dari ringan hingga serius."Paparan kabut asap dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi ringan hingga gangguan pada saluran pernapasan dan jantung. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan perlindungan diri, terutama ketika kualitas udara berada pada kondisi tidak sehat hingga berbahaya," ujar dr Meiza.Salah satu dampak paling mudah dirasakan dari paparan kabut asap adalah gangguan pada sistem pernapasan.

Partikel halus yang terhirup dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga meningkatkan risiko terjadinya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Bagi masyarakat yang telah memiliki penyakit pernapasan, kondisi tersebut juga dapat memperburuk gejala. Asma, bronkitis maupun Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dapat kambuh atau mengalami perburukan ketika seseorang terus-menerus terpapar udara tercemar.

Selain saluran pernapasan, kabut asap juga dapat menimbulkan iritasi pada mata. Partikel debu dan zat iritatif dalam asap dapat membuat mata merah, terasa perih dan berair.Paparan asap juga berpotensi menyebabkan gangguan pada kulit, seperti iritasi dan peradangan, bahkan dapat memperburuk keluhan pada orang yang memiliki eksim."Keluhan yang muncul tidak selalu langsung berat.

Bisa diawali dengan mata perih, tenggorokan terasa kering atau sakit, batuk dan sesak. Tetapi pada orang yang memiliki penyakit tertentu, paparan asap dapat memperburuk kondisi yang sudah ada," jelasnya.

Bahaya kabut asap tidak hanya berkaitan dengan paru-paru. Paparan polusi udara juga dapat memberikan dampak terhadap sistem kardiovaskular.Dalam jangka pendek, paparan udara dengan tingkat polusi tinggi dapat memicu peningkatan tekanan darah.

Sementara paparan dalam jangka panjang dikaitkan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung koroner dan stroke.Karena itu, dr Meiza mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika kualitas udara mencapai level sangat tidak sehat atau berbahaya.Kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus antara lain bayi, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan seperti asma dan penyakit jantung.

Dalam kondisi kabut asap seperti saat ini, masyarakat dianjurkan membatasi aktivitas di luar rumah, terutama ketika tidak ada kebutuhan mendesak.dr Meiza juga memberikan sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak paparan asap."Untuk masyarakat, yang paling penting adalah mengurangi paparan.

Batasi keluar rumah jika tidak diperlukan, perbanyak minum air putih, cukup istirahat dan menjaga kebersihan saluran pernapasan," katanya.Ia juga menyarankan masyarakat melakukan cuci hidung menggunakan larutan NaCl 0,9 persen sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan rongga hidung setelah terpapar udara berpolusi.

Melihat kondisi kualitas udara Pekanbaru yang memburuk, dr Meiza menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif. Penanganan kabut asap menurutnya tidak cukup hanya dengan membagikan masker kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Posko Terpadu Kabut Asap Kota Pekanbaru.Posko tersebut dapat melibatkan BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Damkar, Dinas Pendidikan, Satpol PP, kecamatan dan kelurahan, BMKG, serta TNI-Polri.Posko juga diharapkan dapat memantau kualitas udara dan perkembangan titik api secara berkala sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini."Menurut saya, penanganannya harus menjadi satu paket kebijakan. Bukan hanya membagikan masker, tetapi juga bagaimana pemerintah memantau kualitas udara, menyiapkan layanan kesehatan, melindungi kelompok rentan dan mengatur aktivitas masyarakat berdasarkan kondisi udara," ujarnya.

Menurut dr Meiza, kebijakan pendidikan juga perlu memiliki parameter yang jelas berdasarkan angka kualitas udara. Ketika kondisi udara memburuk, sekolah tidak harus menunggu sampai situasi menjadi sangat parah untuk mengambil tindakan.

Pada kondisi tidak sehat, kegiatan luar ruangan dapat dikurangi. Ketika kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat, aktivitas luar ruangan dapat dihentikan dan pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka.

Sementara ketika kualitas udara sudah berada pada kategori berbahaya, pembatasan aktivitas masyarakat serta peningkatan pelayanan kesehatan perlu dilakukan."Jadi kebijakan sekolah sebaiknya memiliki sistem yang otomatis berdasarkan kualitas udara.

Ketika parameter tertentu sudah terlewati, kegiatan luar ruangan bisa langsung dikurangi atau sekolah beralih ke pembelajaran daring," katanya.Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri telah mengambil langkah dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk jenjang PAUD/TK, SD dan SMP ketika kondisi udara memburuk.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga perlu diperkuat. Puskesmas dapat disiapkan sebagai tempat pemeriksaan bagi masyarakat yang mengalami keluhan akibat paparan asap, seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan maupun gangguan pernapasan lainnya.Pelayanan khusus juga perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama balita, lansia dan masyarakat yang sudah memiliki gangguan pernapasan.

Pemerintah juga dapat menyiapkan sejumlah gedung pemerintah, GOR maupun fasilitas publik lainnya sebagai ruang aman udara bersih yang dapat digunakan sementara ketika kualitas udara berada pada level sangat buruk.

Penanganan kabut asap juga harus menyentuh sumber masalah. Pemantauan titik api dan patroli di wilayah rawan perlu diperkuat, termasuk melalui patroli gabungan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.Respons cepat diperlukan apabila ditemukan aktivitas pembakaran lahan.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan juga harus terus dilakukan.Informasi mengenai kondisi udara juga harus mudah diakses masyarakat.

Pemerintah dapat menyediakan kanal resmi yang menampilkan data PM2.5, status kualitas udara, lokasi titik api, rekomendasi aktivitas serta kebijakan sekolah dan memperbaruinya secara berkala.

Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat menentukan kapan harus mengurangi aktivitas luar rumah dan kapan perlu mendapatkan perlindungan lebih.Kabut asap yang berlangsung selama berhari-hari juga berpotensi memberikan dampak ekonomi.

Pedagang kaki lima, pekerja lapangan, pengemudi dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas harian menjadi kelompok yang turut terdampak.Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kebijakan perlindungan atau bantuan sementara apabila kondisi kabut asap berlangsung cukup lama.

Menurut dr Meiza, penanganan kabut asap juga sebaiknya tidak bersifat reaktif. Pemerintah perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) tetap yang dapat langsung diterapkan setiap kali kualitas udara memburuk."Pekanbaru sudah menetapkan status siaga darurat karhutla pada 21 Mei hingga 30 November 2026.

Jadi, protokol khusus untuk menangani dampak asap sebaiknya disiapkan dan menjadi SOP tetap. Kita tidak perlu menunggu kondisi memburuk baru bergerak," pungkasnya. ( *)

PKS Turun Ke Jalan Bagi - Bagi.Masker, Status Udara Pekanbaru Berada Pada Level Berbahaya

redaksi — Tue, 25 Aug 2026 18:03:57 +0700+0700

pikiranriau.com - Menyikapi kondisi kabut asap di kota Pekanbaru yang kian parah bahkan pada Selasa (25/6/2026) pagi terdeteksi udara di kota bertuah sudah diambang berbahaya.Bahkan untuk diketahui, konsentrasi partikel halus PM2.5 di udara Pekanbaru sempat menembus angka lebih dari 500 mikrogram per meter kubik (µg/m³), kondisi yang menjadi alarm serius bagi kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data yang ditampilkan di situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), konsentrasi PM2.5 pada pukul 00.00 WIB tercatat mencapai 484,3 µg/m³.

Kondisi semakin mengkhawatirkan satu jam kemudian. Pada pukul 01.00 WIB, konsentrasi PM2.5 melonjak hingga 508,8 µg/m³.Angka tersebut kemudian perlahan menurun. Pada pukul 02.00 WIB, konsentrasi PM2.5 masih mencapai 433,2 µg/m³, kemudian tercatat 339,9 µg/m³ pada pukul 05.00 WIB dan 328,9 µg/m³ pada pukul 06.00 WIB.

Memburuknya kualitas udara ini membuat masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan.

Kondisi tersebut turut mendapat perhatian DPD PKS Kota Pekanbaru. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, PKS Pekanbaru menggelar aksi pembagian masker gratis di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan simpang Gramedia, Pekanbaru, Selasa (25/6/2026) siang.

Aksi tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Pekanbaru sekaligus Ketua DPD PKS Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, bersama sejumlah anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, yakni dr Meiza Ningsih, Firmansyah, Hamdani, Muhammad Sabarudi dan Rois.

Ketua DPD PKS Pekanbaru Markarius Anwar menyampaikan bahwa kondisi kabut asap yang terjadi di kota Pekanbaru saat ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. "Hari ini kita DPD PKS Pekanbaru turun ke lampu merah dibeberapa titik, kita membagikan masker untuk masyarakat mengingat kondisi udara kita dari malam hingga siang ini cukup berbahaya dan tidak sehat,"Ungkap Markarius.

Wakil Walikota Pekanbaru ini berharap dengan aksi turun kejalan, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat ini bisa berdampak positif buat masyarakat."Kita berharap dengan aksi turun ini masyarakat lebih sadar lebih aware bahwa kita perlu menjaga kesehatan dan kalau keluar rumah wajib menggunakan masker.

Karena tadi kita lihat masih banyak pengendara roda dua yang tidak menggunakan masker, jadi tadi kita langsung edukasi dan kita ajak langsung menggunakan masker sehingga masyarakat terhindar dari paparan kabut asap,"Pungkas Markarius.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pekanbaru dr Meiza Ningsih menyampaikan, untuk tahap awal ini pihaknya membagikan masker sebanyak 2.000 masker. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target pembagian sebanyak 10.000 masker kepada masyarakat di Riau."Tak tinggal diam, kondisi udara yang saat ini berada dilevel berbahaya tentunya sangat tidak baik untuk kesehatan masyarakat, terutama kalangan lansia, anak-anak dan ibu hamil yang sangat rentan terpapar bahaya kabut asap," Ujar dr Meiza.

Srikandi PKS Pekanbaru ini juga mengingatkan masyarakat untuk membatasi paparan udara luar, terutama bagi anak-anak dan orang lanjut usia."Kalau kualitas udara sedang buruk, anak-anak sebaiknya tidak banyak beraktivitas di luar rumah.

Orang tua juga harus memperhatikan kondisi kesehatan anggota keluarganya. Jika muncul keluhan seperti batuk, sesak atau gangguan pernapasan, jangan diabaikan," katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Muhammad Sabarudi, mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai langkah nyata untuk membantu masyarakat menghadapi kondisi udara yang semakin memburuk."Kita melihat kondisi udara Pekanbaru saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Karena itu, pembagian masker ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat agar mereka bisa mengurangi risiko terpapar langsung oleh asap dan partikel udara," ujar Sabarudi.

Menurut Sabarudi, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama kabut asap masih menyelimuti Pekanbaru. Ia mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah."Kami mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau harus keluar, gunakan masker," katanya.PKS Pekanbaru menargetkan sebanyak 10.000 masker dibagikan kepada masyarakat di Riau. Pembagian dilakukan secara bertahap di sejumlah lokasi yang menjadi titik aktivitas masyarakat.Sebanyak 2.000 masker yang dibagikan pada tahap awal diharapkan dapat membantu masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah memburuknya kualitas udara."Kita ingin hadir di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi seperti sekarang.

Mudah-mudahan masker yang kita bagikan ini bisa membantu masyarakat dan kita berharap kondisi udara segera membaik," ujar dr Meiza.Dengan kondisi PM2.5 yang sempat menembus lebih dari 500 µg/m³, masyarakat Pekanbaru kini dihadapkan pada ancaman kabut asap yang tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

Di tengah situasi tersebut, upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat dinilai menjadi hal penting sembari menunggu penanganan sumber kebakaran hutan dan lahan serta membaiknya kondisi udara di Pekanbaru. ( *)

Apresiasi Dinas Pertanian Pekanbaru, Dr Meiza Usulkan Program AMAN Bertani

redaksi — Tue, 25 Aug 2026 10:16:49 +0700+0700

pikiranriau.com - Dalam rangka pengusulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Pemerintah Kota tahun anggaran 2027, Komisi II DPRD Pekanbaru bersama Dinas Pertanian Pekanbaru mengadakan rapat kerja guna membahas usulan pogram kerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan, Senin (24/08).

Melalui Program AMAN Bertani, diharapkan masyarakat Pekanbaru bisa memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Pada tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Pekanbaru memiliki 3 program unggulan di bidang pertanian yakni AMAN Bertani, Penyediaan Bibit dan Green House.

Namun sayang, karena adanya efisiensi anggaran membuat ketiga program tersebut belum berjalan maksimal. Program AMAN Bertani ini, nantinya akan disosialisasikan dan direalisasikan kepada masyarakat Pekanbaru terutama bagi mereka yang berada di Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, Tenayan Raya dan Kulim.

Meski berada di kawasan perkotaan, namun ternyata wilayah Pekanbaru masih memiliki banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan sebagai area pertanian. Ada beberapa komoditas pertanian yang bisa dikembangkan seperti cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, terong, kangkung, bayam, labu, labu siam, jagung, buah pepaya, lengkeng, matoa, jambu citra, jambu kristal, anggur, semangka dan melon.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Dr Meiza Ningsih M.Ked, Sp.THT-KL mengatakan, program kerja yang diajukan oleh Dinas Pertanian Pekanbaru patut mendapatkan apresiasi. Pasalnya, program tersebut sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan bisa meningkatkan roda perekonomi terutama kalangan petani di Pekanbaru. "Saya mengapresiasi, program kerja yang diusulkan Dinas Pertanian pada tahun 2027 nanti.

AMAN Bertani, tidak hanya bisa membangkitkan semangat para petani kita tapi juga bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Bibit yang disediakan pemerintah, nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat baik secara perorangan ataupun melalui kelompok tani. Pembangunan Green House untuk pembibitan, tentunya harus segera digesa oleh Dinas Pertanian karena sudah dianggarkan tahun 2026 ini.

Nantinya, lahan tidur yang selama ini diabaikan akan diubah menjadi lahan produktif berkat adanya bibit gratis yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru," Ungkap Dr Meiza kepada , Senin (24/08).

Dr Meiza menambahkan, pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif sebetulnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (diubah melalui PP Nomor 57 Tahun 2016).

Dimana, aturan ini menetapkan pedoman teknis tentang larangan pengeringan dan eksploitasi berlebihan pada lahan gambut guna mencegah kerusakan lingkungan. Pada tahun angaran 2027 nanti, Dinas Pertanian Pekanbaru mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 20 Miliar.

Jumlah ini turun sebesar Rp 2,4 Miliar, jika dibanding tahun 2026 yang berjumlah Rp 22,4 Miliar. Kendati demikian, masih ada beberapa program prioritas lainnya yang digagas oleh Dinas Pertanian Pekanbaru di tahun 2027 nanti. Salah satunya adalah rehab dan renovasi kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi di Jalan Cipta Karya dan pembangunan kawasan eco wisata yang ramah pelajar. (*)

Di Tengah Kabut Asap , Pemko Liburkan Anak Sekolah, Sabarudi : Kesehatan dan Keselamatan Anak Paling Penting !

redaksi — Mon, 24 Aug 2026 22:03:49 +0700+0700

pikiranriau.com - Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengambil langkah cepat untuk melindungi kesehatan pelajar. Pembelajaran tatap muka di sekolah untuk sementara ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. Ia menilai keputusan Pemko Pekanbaru merupakan langkah tepat di tengah kondisi udara yang dinilai tidak sehat.

Menurut Sabarudi, kesehatan dan keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Kebijakan PJJ dinilai dapat mengurangi risiko pelajar terpapar polusi udara saat beraktivitas di lingkungan sekolah.

"Kalau memang kondisi udara sudah tidak sehat, tentu keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas. Saya mendukung langkah Pemko untuk sementara menerapkan pembelajaran daring," ujar Sabarudi, Senin 24 Agustus 2026.

Ia mengatakan, kebijakan tersebut bukan berarti menghentikan proses pendidikan. Pembelajaran tetap harus berjalan, namun dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi lingkungan.Sabarudi juga meminta sekolah memastikan sistem pembelajaran daring tetap efektif. Guru diharapkan tidak sekadar memberikan tugas, tetapi tetap melakukan pendampingan agar siswa dapat mengikuti proses belajar dengan baik dari rumah.

"Kita tentu berharap pembelajaran tetap berjalan. Jangan sampai karena kondisi udara tidak sehat, pendidikan anak-anak ikut terganggu. Guru dan pihak sekolah harus memastikan PJJ tetap efektif dan anak-anak tetap mendapatkan materi pembelajaran," katanya.

Politisi senior PKS ini berharap kondisi kabut asap segera teratasi sehingga kualitas udara kembali normal dan aktivitas pendidikan tatap muka dapat dilaksanakan seperti biasa.

"Harapan kita kondisi udara segera membaik. Anak-anak bisa kembali belajar di sekolah dengan aman dan nyaman. Tetapi selama udara masih tidak sehat, langkah pencegahan seperti ini memang perlu dilakukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemko Pekanbaru mengambil keputusan tersebut setelah menggelar rapat hingga tengah malam dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait. Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan keputusan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka diambil setelah mempertimbangkan kondisi kualitas udara serta keselamatan anak-anak.

"Kepada seluruh orang tua/wali murid di Kota Pekanbaru, saya sampaikan bahwa besok, Pemko Pekanbaru memutuskan untuk meniadakan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah dan menggantinya dengan pembelajaran secara daring (PJJ)," ujar Agung.

Berdasarkan pemantauan dan informasi BMKG, kualitas udara di Kota Pekanbaru berada dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap."Kepada seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik, saya minta memastikan pembelajaran daring tetap berjalan dengan baik serta terus berkoordinasi dengan orang tua/wali murid," tegasnya. ( *)

Rayakan HUT RI Ke 81, Demokrat Yakin Pekanbaru Akan Lebih Sejahtera

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:25:17 +0700+0700

pikiranriau.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Pekanbaru menggelar Lomba Rakyat yang dipusatkan di Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya, Minggu (23/8).

Agenda yang dimulai sejak pagi itu menyelenggarakan berbagi perlombaan tradisional dengan berbagai hadiah menarik hadiah utama berupa 4 unit sepeda dan mesin cuci, peralatan dapur, sembako hingga doorprize lainnya.

Berbagai ragam kuliner juga tersaji dari UMKM tempatan, selepas gerak jalan santai masyarakat menyantap hidangan secara gratis. Di momen ini turut disalurkan santunan untuk anak yatim.

Hadir langsung Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Sekretaris Surya, Bendahara Dodi. Tak lupa, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru Achmad Faisal Reza bersama anggota Niar Erawati, Muhammad Zahir.
.
Dalam sambutannya, Ketua DPC Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menjelaskan bahwa agenda ini dilaksanakan dalam momen perayaan HUT ke-81 RI dan menyambut HUT ke-25 Partai Demokrat."Kita di sini dalam kesempatan peringatan hari kemerdekaan dan menyambut ulang tahun perak Partai Demokrat," jelas Tengku Azwendi.

Dihadapan ratusan masyarakat, Tengku Azwendi menyampaikan jikalau agenda perayaan 25 tahun ini, Demokrat Pekanbaru mengisi dengan berbagai aksi nyata yang langsung menyentuh masyarakat."Semarak ini diisi dengan aksi nyata dan komprehensif , ada program Langit Biru, di mana kita peduli lingkungan, membersihkan rumah ibadah dan lainnya. Lalu ada program aspirasi kemerdekaan yang kita serap aspirasi masyarakat kemudian diperjuangkan secara konkret dari fraksi Demokrat.

Ada juga Lomba Pidato AHY," paparnya.Terkhusus di Lomba Rakyat, dihadirkan juga berbagai layanan kesehatan yang diakses masyarakat secara gratis. "Ada kegiatan donor darah, ada cek kesehatan yang semuanya dihadirkan gratis untuk masyarakat. Ini bukti bahwa Demokrat Pekanbaru mendukung upaya Pemerintah Kota Pekanbaru mewujudkan masyarakat yang sehat urainya.Dalam kesempatan itu, pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pekanbaru itu pun berpesan kepada para kader partai mercy itu agar senantiasa bersama dengan rakyat dan memperkuat konsolidasi dari akar rumput."Saya tegaskan Demokrat ini lahir dari rakyat dan besar oleh rakyat. Perkuat solidaritas, kita perkuat semangat di hari kemerdekaan dan Demokrat di usia 25 tahun ini.

Kita patut merasa bersyukur, hari ini Partai Demokrat banyak merealisasikan kepentingan masyarakat," tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho mengapresiasi kemeriahan Lomba Rakyat ini, bahkan dirinya turut ikut dalam lomba tarik tambang."Tadi sangat meriah, pertandingannya ada gerak jalan santai, tarik tambang dan berbagai hadiah serta santunan anak yatim begitu juga ada donasi untuk korban bencana di Provinsi NTT," katanya usai perlombaan.Di momen HUT ke-81 RI serta Hari Jadi ke-25 Tahun Demokrat, Agung mengharapkan semangat keduanya dapat diterapkan oleh masyarakat di lingkungan masing-masing hingga dengan yakin dapat mewujudkan kesejahteraan."Dengan semangat 17 Agustus ini kita semakin guyub, rukun, gotong dan menghilangkan iri dengki, karena kalau ini kita terapkan di lingkungan masing-masing tentu menjadikan Pekanbaru yang aman dan sejahtera," singkatnya. ( *)

Rayakan HUT ke - 28, PAN Pekanbaru Santuni Anak Yatim dan Gelar Pasar Murah

admin — Sun, 23 Aug 2026 19:23:34 +0700+0700

pikiranriau.com - Memasuki usia ke-28 tahun, Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk tidak hanya berorientasi pada perolehan kursi politik, tetapi juga hadir dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua DPD PAN Kota Pekanbaru, Roni Pasla, dalam rangkaian peringatan HUT ke-28 PAN yang digelar bertepatan dengan momentum menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Roni mengatakan, PAN yang berdiri pada 23 Agustus 1998 kini telah memasuki usia 28 tahun. Perayaan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat."Jadi hari ini genap 28 tahun Partai Amanat Nasional. Dari 23 Agustus 1998, hari ini kita genap 28 tahun. Ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun PAN sekaligus perayaan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81," ujar Roni, Ahad 23 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, PAN Kota Pekanbaru memberikan santunan kepada anak yatim, menggelar berbagai permainan rakyat, serta melaksanakan pasar murah.

Menurut Roni, kegiatan pasar murah tersebut juga menjadi bagian dari semangat memperingati 81 tahun Indonesia merdeka dan HUT PAN.Roni menerangkan di pasar murah ini, harga barang Rp81ribu ditebus dengan harga Rp28ribu.

Angka 81 dan 28 sengaja diangkat sebagai simbol perayaan HUT RI dan HUT PAN."Kita memberikan santunan untuk anak yatim, kemudian melaksanakan permainan-permainan rakyat dan juga melaksanakan pasar murah. Ini melambangkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 28 tahun usia PAN," jelasnya.

Roni yang juga merupakan anggota DPRD Kota Pekanbaru itu mengatakan, kegiatan tersebut menyasar kader PAN sekaligus masyarakat luas. Ia menyebut Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, telah menginstruksikan seluruh kader agar tidak hanya aktif dalam kegiatan politik, tetapi juga hadir membantu masyarakat."Sasarannya kader PAN Pekanbaru dan juga masyarakat. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menginstruksikan agar kader PAN membantu dan menyentuh langsung masyarakat," katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPW PAN Riau, Ir Sahidin, yang juga merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau II.Roni menegaskan, kehadiran para kader di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam momentum ulang tahun PAN. Menurutnya, perayaan HUT partai seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata."Jadi sasaran kegiatan ini, di samping untuk memeriahkan HUT PAN dan Indonesia yang ke-81, kita juga ingin menyentuh langsung ke tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Memasuki usia 28 tahun, Roni menilai PAN telah berada pada fase partai yang semakin dewasa. Karena itu, kedewasaan tersebut menurutnya juga harus tercermin dalam sikap seluruh kader, terutama dalam menjalankan politik."Di usia ke-28 PAN, ini adalah usia yang dewasa.

Seluruh kader harus dewasa dalam berpolitik," tegas Roni.Ia menambahkan, politik tidak semestinya hanya dimaknai sebagai upaya mendapatkan sebanyak-banyaknya kursi dalam pemilu. Lebih dari itu, keberadaan partai harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat."Artinya, kita tidak sekadar hanya untuk mencari kursi yang banyak dalam pemilu, tapi juga harus banyak bermanfaat bagi masyarakat luas," ujarnya.

Roni mengingatkan, semangat tersebut sejalan dengan tagline PAN, yakni 'Bantu Rakyat'. Menurutnya, tagline tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan bukan sekadar menjadi slogan politik."Karena tagline PAN adalah 'Bantu Rakyat'. Jadi ini jangan hanya jadi slogan.

Contohnya hari ini, kami PAN Kota Pekanbaru memberikan santunan kepada anak yatim dan sekaligus melaksanakan pasar murah," pungkasnya. ( *)

NIBA Dibawah Pimpinan Yanmar Ateng Himbau Pengusaha Untuk Kerjasama Dengan Pihaknya

admin — Sat, 22 Aug 2026 20:26:40 +0700+0700

pikiranriau.com - Setelah menerima Surat Keputusan(SK) selaku ketua PC Federasi Serikat Pekerja NIBA-KSPSI Kota Pekanbaru pada Musyawarah Cabang(Muscab) VII PC.FSP.NIBA KSPSI Kota Pekanbaru Periode 2026-2031, Yanmar Ateng mengambil langkah cepat dalam menjalankan roda organisasi yang didukung penuh oleh para pengurus dan seluruh Pimpinan Unit Kerja(PUK) sekota Pekanbaru.

Dalam meningkatkan persaudaraan dalam organisasi PC FSP NIBA-KSPSI Kota Pekanbaru yang saya pimpin, maka kita melaksanakan silahturahmi dan Konsolidasi antar pengurus dan PUK se-kota Pekanbaru.

Saya selaku ketua PC FSP NIBA-KSPSI kota Pekanbaru, secara tegas menyatakan bahwa Kami dari Pimpinan Cabang FSP NIBA-KSPSI Kota Pekanbaru yang sah dan tercatat berdasarkan Nomor Induk Registrasi 03/OP-PDSP/CAT/TK/-HK/2001 Tanggal 4 September 2001 menyampaikan pemberitahuan bahwa telah terjadi perubahan susunan kepengurusan yang telah disahkan oleh Pimpinan Daerah FSP NIBA-KSPSI Provinsi Riau melalui ibu Ruqiah Indrawati,SH selaku ketua PD NIBA-KSPSI Provinsi Riau," ungkap Yanmar Ateng.Sabtu(22/8/26)

Dimana susunan kepengurusan baru ini berlaku dan terhitung mulai 18 Agustus 2026 untuk periode 2026-2031, dan susunan pengurus sebelumnya yang diketuai T Darwin dinyatakan tidak berlaku lagi," ungkap Yanmar Ateng Maka dari itu, kami dari Pimpinan Cabang FSP NIBA-KSPSI Kota Pekanbaru yang sah dan tercatat berdasarkan Nomor Induk Registrasi 03/OP-PDSP/CAT/TK/-HK/2001 Tanggal 4 September 2001, akan memberitahu secara tertulis kepada para pengusaha dilingkungan NIBA Pekanbaru.

Dan kami menghimbau dan memohon perhatian seluruh pimpinan perusahaan agar tidak mengindahkan atau melakukan perjanjian kerja bersama dengan pihak yang mengatasnamakan FSP NIBA-KSPSI Kota Pekanbaru selain dari kepengurusan kami," ungkap Yanmar Ateng Dan perlu diketahui, bahwa segala tindakan atau perikatan yang dilakukan oleh pihak lain diluar pengurus yang sah dan tidak mengikat organisasi kami, maka kami tidak bertanggung jawab atas hal tersebut," ujar Yanmar Ateng. ( *)

Korban Gempa NTT: 87 Orang Meninggal Dunia

redaksi — Sat, 22 Aug 2026 17:54:26 +0700+0700

pikiranriau.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah menjadi 87 orang. Selain itu, sebanyak 1.298 orang mengalami luka-luka."Hari ini secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa," kata Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers dilihat YouTube BNPB, Sabtu (22/8/2026). Rincian korban meninggal yakni Manggarai 31 orang, Manggarai Timur 30 orang, Sikka 9 orang, Ende 2 orang, Manggarai Barat 1 orang, Nagekeo 13 orang, dan Ngada 4 orang.Sementara itu, sebanyak 1.298 orang mengalami luka-luka.

Dari jumlah tersebut, 336 orang mengalami luka berat."Jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa, di mana yang luka berat sebanyak 336. Kabupaten Manggarai Timur dengan total 643 jiwa, ini merupakan luka yang terbanyak.

Kemudian diikuti Kabupaten Manggarai sebanyak 285 jiwa," ujarnya.Berton mengatakan jumlah pengungsi juga meningkat akibat gempa susulan yang masih terjadi. Saat ini tercatat 150.576 orang mengungsi."Pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa dengan rincian kami akan sampaikan 3 yang paling besar, Kabupaten Manggarai 41.427 jiwa,Kabupaten Nagekeo 34.256 jiwa, Kabupaten Manggarai Timur 31.372 jiwa," jelasnya.

BNPB mencatat gempa susulan masih terus terjadi. Hingga hari ini terdapat 5.012 kali gempa susulan terjadi di NTT."Hingga saat ini gempa susulan masih sering terjadi dan hari ini kami mendapatkan jumlah gempa susulan sebanyak 5.012 kali. Magnitudo terbesar adalah 6,2 sedangkan yang terkecil adalah 1,1. Gempa susulan yang dirasakan warga sebanyak 124 kali," tuturnya. ( Sumber Berita : detikNews.com)

Harga Daging Ayam Naik, Arwinda : Minta Dinas Terkait Turun Tangan !

redaksi — Sat, 22 Aug 2026 03:13:56 +0700+0700

pikiranriau.com - Melonjaknya harga daging ayam di kota Pekanbaru saat ini sangat dikeluhkan masyarakat. Kenaikan yang menyentuh harga Rp 36-38 ribu per kilogram membuat beban belanja masyarakat makin bertambah.

Kondisi ini juga menjadi sorotan Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Arwinda Gusmalina. Arwinda meminta pemerintah kota tidak sekadar memanggil produsen dan pedagang, tetapi mencari penyebab kenaikan harga hingga ke tingkat hulu."Jangan hanya dilihat karena harganya masih di bawah harga acuan.

Masyarakat tetap merasakan kenaikannya. Pemerintah harus tahu apa penyebabnya dan bagaimana supaya harga ini tidak terus naik," kata Arwinda, Kamis (20/8/2026)

Sekretaris DPD PAN Pekanbaru ini juga mengatakan pemerintah perlu memeriksa seluruh rantai distribusi ayam, mulai dari biaya produksi, pakan, peternak, distributor, vendor hingga pedagang. Pemeriksaan itu penting untuk mengetahui titik mana yang menyebabkan harga ayam meningkat sebelum akhirnya dibebankan kepada konsumen.

Pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya menyatakan akan memanggil pelaku usaha dari sektor hulu hingga pasar untuk mengetahui struktur harga. Pemko juga menilai kenaikan harga ayam menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian meski inflasi Pekanbaru secara umum masih terkendali."Harus dibuka struktur harganya.

Jangan sampai peternak mengatakan harga produksinya naik, distributor punya alasan sendiri, kemudian pedagang juga punya alasan sendiri. Pemerintah harus bisa melihat mata rantainya secara utuh," ujar Arwinda.

Menurut dia, persoalan harga ayam tidak hanya menyangkut kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pangan. Jika kenaikan berlanjut, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling terdampak karena ayam menjadi salah satu pilihan protein yang relatif terjangkau dibandingkan daging sapi.

Arwinda meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar-pasar tradisional.

Data tersebut, kata dia, perlu dibandingkan dengan harga di tingkat distributor dan produsen agar pemerintah dapat mengetahui apakah kenaikan terjadi karena biaya produksi atau terdapat persoalan pada distribusi."Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika harga sudah terlalu tinggi.

Harus ada monitoring setiap hari. Kalau mulai ada tren kenaikan, segera cari penyebabnya dan intervensi sebelum masyarakat semakin terbebani," katanya.Kenaikan harga ayam juga terjadi dalam tren yang lebih luas di tingkat Provinsi Riau.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dipantau pada 11 Agustus 2026 mencatat harga ayam ras di pasar tradisional Riau sebesar sekitar Rp35,85 ribu per kilogram. Harga itu naik sekitar Rp300 dalam sehari dan 21,94 persen dibandingkan sebulan sebelumnya.

Arwinda mengatakan Pemko juga perlu memastikan pasokan ayam ke Pekanbaru tetap lancar. Menurut dia, pengendalian harga tidak akan efektif jika pemerintah hanya menekan pedagang di tingkat pasar tanpa menyelesaikan persoalan pasokan dan biaya produksi di tingkat hulu."Kalau masalahnya pasokan, pemerintah harus memastikan pasokannya.

Kalau masalahnya pakan atau distribusi, itu yang harus dicari solusinya. Jangan sampai pedagang kecil yang akhirnya dianggap sebagai penyebab harga mahal," tuturnya.Ia berharap Pemko Pekanbaru dapat menjaga harga ayam tetap terjangkau, terutama karena masyarakat saat ini juga menghadapi berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pemerintah, kata Arwinda, perlu memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar terasa di tingkat konsumen."Yang paling penting masyarakat jangan sampai terus menjadi pihak yang menanggung kenaikan. Pemerintah harus hadir dari awal, bukan setelah harga sudah terlanjur tinggi," kata Arwinda.

RDP Dengan Diskes, Komisi III Minta Penambahan Anggaran UHC Tahun 2027

redaksi — Sat, 22 Aug 2026 03:11:29 +0700+0700

pikiranriau.com - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Kesehatan kota Pekanbaru mengelar rapat kerja terkait pembahasan Rancangan Anggaran Tahun Anggaran 2027. Rabu(19/8/26)

Rapat yang dipimpin oleh ketua Komisi III, Jepta Sitohang juga didampingi wakil ketua komisi, Tekad Indra Pradana Abidin serta sekretaris komisi, Abu Bakar. Sementara itu, dari pihak Diskes Pekanbaru dihadiri Kadiskes, Hazli Fendriyanto dan jajaran. Usai rapat, Wakil ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin menyatakan bahwa hasil rapat bersama Diskes Pekanbaru dalam rangka pembahasan anggaran RAPBD 2027.

Dalam pertemuan tersebut, kita fokus pada anggaran Universal Health Coverage(UHC), sebab ada pengurangan anggaran dari komposisi Budget sharing dari Pemprov Riau untuk UHC.

Untuk tahun 2027 Pemprov Riau hanya menganggarkan 20 persen atau 150 jiwa saja. Sementara total anggaran UHC ditahun 2027 sebesar 123 Miliar," ungkap Tekad Dengan anggaran 76,9 Miliar yang diajukan untuk UHC oleh Diskes Pekanbaru untuk tahun anggaran 2027, tentunya tidak cukup, maka kita dari komisi III DPRD Kota Pekanbaru mengusulkan agar Diskes Pekanbaru berkoordinasi dengan TAPD untuk penambahan anggaran tanpa mengurangi anggaran yang lainnya.

Kalau Pemprov Riau hanya menanggung 20 persen untuk anggaran UHC, berarti Pemko Pekanbaru menjadi 80 persen," ujar Tekad Selain itu, kita juga mengusulkan agar Diskes Pekanbaru menganggarkan untuk rehab gedung 21 puskesmas, sejauh ini belum ada pihak Diskes Pekanbaru mengusulkan anggaran untuk rehab gedung puskesmas. " Paling tidak dengan anggaran 200 juta saja sudah cukup untuk rehab gedung puskesmas," ungkap Tekad Sejauh ini, sambung Tekad, ada puskesmas yang 65 persen mengalami kerusakan, menurut kita memang tidak layak untuk kita lihat. Maka dari itu, kondisinya harus direhab agar kinerja dan pelayanan Puskesmas bisa berjalan dengan lancar, aman dan nyaman," harap Tekad.

Sementara itu, Kadiskes Pekanbaru, Hazli Fendriyanto, S.STP., M.Si, menyatakan, Untuk Pagu anggaran Diskes sama seperti tahun lalu, cuma ada perubahan komposisi anggaran dari hasil budget sharing Pemprov Riau dengan Pemko Pekanbaru, terutama untuk anggaran UHC.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan 55 persen untuk anggaran UHC dan 45 persen dari Pemko Pekanbaru, tetapi ditahun 2027 Pemprov Riau hanya menganggarkan 20 persen atau 150 jiwa saja. Berarti di tahun 2027, 80 persen anggaran UHC ditanggung oleh Pemko Pekanbaru," ungkap Hazli.( *)

Kasus DBD Tembus 534, DPRD Pekanbaru Desak Dinkes Bergerak Cepat

redaksi — Wed, 19 Aug 2026 16:05:52 +0700+0700

pikiranriau.com - Tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru yang telah mencapai 534 kasus menjadi perhatian serius DPRD Kota Pekanbaru. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru diminta memperkuat langkah pencegahan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang juga Sekretaris Komisi III, Abu Bakar, mengatakan angka tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, upaya menekan kasus DBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.

"Dengan tingginya penderita DBD di Kota Pekanbaru hingga mencapai 534 kasus, maka persoalan ini menjadi perhatian serius oleh Diskes Kota Pekanbaru untuk menekan bagaimana penderita DBD semakin turun. Maka dari itu perlu kerja keras Diskes Pekanbaru untuk rutin melakukan sosialisasi dan informasi, terutama bagaimana memberikan informasi pencegahan terhadap bahaya DBD kepada masyarakat," ujar Abu Bakar, Selasa (18/8/2026).

Baca juga:DPRD Pekanbaru Dukung Seragam Gratis, Abu Bakar Usulkan Siswa Sekolah Swasta Juga Mendapat Bantuan

Ia menilai sosialisasi mengenai pencegahan DBD harus dilakukan secara rutin dan menyentuh langsung masyarakat. Untuk itu, Dinkes Pekanbaru perlu melibatkan berbagai unsur hingga tingkat lingkungan.

Menurut Abu Bakar, Puskesmas, kader Posyandu, camat, lurah, hingga perangkat RT dan RW dapat menjadi ujung tombak dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

"Untuk melaksanakan sosialisasi tersebut perlu melibatkan pihak-pihak yang bisa memberikan informasi seperti pihak Puskesmas, kader Posyandu hingga sampai ke RW/RT, terutama bagaimana menggerakkan 3M Plus," ungkapnya.

Baca juga:Cegah DBD, Timkes Puskesmas Dan Bhabinkamtibmas Polsek Tualang Fogging Pemukiman Warga

Ia menjelaskan, gerakan 3M Plus perlu kembali digencarkan di tengah masyarakat. Upaya tersebut meliputi menguras tempat penampungan air minimal satu kali dalam seminggu, menutup rapat wadah penampungan air, serta mendaur ulang atau mengubur barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti.

Selain langkah tersebut, Abu Bakar juga meminta camat dan lurah mengajak masyarakat secara rutin melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan.

"Selain itu, kepada pihak camat dan lurah untuk terus mengajak masyarakat melakukan gotong royong bersama-sama dengan masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Paling tidak dengan membersihkan lingkungan bisa mencegah bahaya penyakit DBD," katanya.

Baca juga:3 Minuman ini Mampu Sembuhkan Demam Berdarah

Berdasarkan data Dinkes Pekanbaru, kasus DBD tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah yang cukup beragam. Kecamatan Tuah Madani menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, yakni mencapai 86 kasus.

Posisi kedua ditempati Kecamatan Marpoyan Damai dengan 85 kasus, hanya berselisih satu kasus dari Tuah Madani. Selanjutnya Kecamatan Bukit Raya mencatat 66 kasus.

Sementara itu, Kecamatan Binawidya dan Tenayan Raya masing-masing mencatat 44 kasus. Kemudian Payung Sekaki sebanyak 39 kasus, Rumbai 33 kasus, dan Rumbai Timur 32 kasus.

Baca juga:Tak Harus Demam, Ternyata Ini Gejala DBD yang Harus Diwaspadai..

Kasus DBD juga tercatat di Kecamatan Limapuluh sebanyak 31 kasus, Kulim 28 kasus, serta Sail dan Rumbai Barat masing-masing 11 kasus.

Selanjutnya, Kecamatan Senapelan dan Sukajadi masing-masing mencatat 10 kasus. Sedangkan Kecamatan Pekanbaru Kota menjadi wilayah dengan jumlah kasus paling rendah, yakni empat kasus.

Dengan masih tingginya angka kasus tersebut, DPRD Pekanbaru mendorong seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pencegahan secara berkelanjutan. Kebersihan lingkungan dan penerapan 3M Plus dinilai menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD.

Abu Bakar berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat dapat diperkuat sehingga kasus DBD di Kota Pekanbaru dapat ditekan dan tidak terus mengalami peningkatan. (*)

DPRD Pekanbaru Soroti Perubahan Desil Warga, Banyak Masyarakat Kurang Mampu Tidak Mendapatkan Bantuan

redaksi — Wed, 19 Aug 2026 15:52:09 +0700+0700

pikiranriau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN, Ir Nofrizal MM, mempertanyakan perubahan status desil masyarakat yang terjadi di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Ia menilai masih ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi kehidupan warga dengan kategori desil yang tercatat dalam pendataan pemerintah.

Nofrizal mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak masyarakat yang menjalani kehidupan sederhana dan jauh dari kondisi sejahtera. Di antaranya bekerja sebagai buruh harian, pekerja serabutan, hingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Menurutnya, jika melihat kondisi ekonomi tersebut, sebagian warga seharusnya masih berhak mendapatkan berbagai bantuan pemerintah, baik bantuan pendidikan maupun bantuan sosial lainnya.

"Temuan kita di lapangan, banyak masyarakat yang kondisi hidupnya biasa-biasa saja. Ada yang kerja buruh harian dan kerja serabutan, bahkan bisa kita bilang hidup mereka jauh dari sejahtera. Kalau kita nilai, mereka tersebut berhak mendapatkan bantuan, apakah bantuan pendidikan dan bantuan lainnya dari pemerintah," ungkap Nofrizal, Selasa (18/8/2026).

Baca juga:Reses Ir Nofrizal: Warga Mengadu Sulitnya Ekonomi dan Minimnya Lapangan Pekerjaan

Namun, ia menyebutkan, kenyataannya sejumlah masyarakat yang dinilai belum sejahtera justru masuk dalam kategori desil 6 hingga 10. Kondisi tersebut berdampak terhadap bantuan yang sebelumnya mereka terima.

"Banyak masyarakat yang hidupnya belum sejahtera masuk dalam kategori desil 6 hingga 10, sehingga bantuan yang mereka terima sebagaimana mestinya menjadi hilang," katanya.

Nofrizal menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena penentuan desil berkaitan langsung dengan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Menurutnya, jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi riil masyarakat, maka kebijakan bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.

"Kami menilai ada kesalahan dalam menentukan tingkat kehidupan masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan sensus ini betul-betul membantu masyarakat," ujarnya.

Baca juga:Anggota DPRD Ir Nofrizal Merasa Dipersulit Berurusan di Kantor Bapenda Pekanbaru

Ia juga mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara cermat dan tidak hanya berdasarkan kondisi yang terlihat secara sepintas. Menurutnya, petugas pendata harus benar-benar menggali informasi mengenai kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat yang didata.

Nofrizal mencontohkan adanya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang menganggur dan masih tinggal di rumah kontrakan. Namun, kondisi tersebut terkadang tidak dipercaya oleh petugas ketika proses pendataan dilakukan.

"Namun perlu kita ingatkan bahwa pada saat sensus tersebut, janganlah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seperti ada masyarakat yang menganggur dan rumahnya masih kontrak saat didata oleh pihak sensus, dan ternyata pihak pendata sensus tidak percaya dengan kondisi masyarakat tersebut," jelasnya.

Baca juga:Rakerda II PHRI Riau: Kolaborasi dengan Pemda untuk Bangkitkan Pariwisata

Ia menilai hal semacam itu dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses pendataan dan akhirnya memengaruhi penetapan kategori desil masyarakat.

Karena itu, Nofrizal berharap evaluasi terhadap data masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan verifikasi di lapangan. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi sosial ekonomi warga.

Dengan data yang akurat, lanjutnya, program bantuan pemerintah diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan dan tidak justru terhenti akibat perubahan status desil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Jadi, hal inilah yang menjadi ketimpangan saat pendataan sensus," pungkasnya. (*)

Proyek Revitalisasi Pasar Bawah Lamban, Datuk Seri Rizky Bagus Oka Ingatkan Pemko Pekanbaru Jangan Korbankan Pedagang

redaksi — Tue, 18 Aug 2026 20:51:02 +0700+0700

pikiranriau.com - Lambannya progres proyek revitalisasi Pasar Bawah Pekanbaru kembali mendapat sorotan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru didorong segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan memutus kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai tidak mampu memenuhi komitmen revitalisasi pasar tersebut.

Dorongan itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Pekanbaru sekaligus anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka. Ia menilai persoalan revitalisasi Pasar Bawah tidak boleh terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan para pedagang dan pelaku usaha.

Datuk Seri Rizky mengatakan, sejak awal dirinya telah meminta Pemko Pekanbaru, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga yang mengelola proyek revitalisasi tersebut.

"Sejak awal melihat progres yang tidak rasional di lapangan, saya sudah mendesak jajaran Pemko, khususnya OPD terkait yang menjadi mitra kami di Komisi II, untuk tidak ragu mengevaluasi dan memutus kontrak pihak ketiga," ujar Datuk Seri Rizky, Selasa (18/8/2026).

Baca juga:Fraksi PDIP Kritik Keras Pemko Pekanbaru: Jangan Hanya Gusur PKL, Revitalisasi Pasar yang Mangkrak Perlu Segera Diselesaikan

Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membiarkan para pedagang terus berada dalam ketidakpastian. Selama proyek revitalisasi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, para pedagang masih harus menjalankan aktivitas perdagangan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi keberlangsungan usaha pedagang serta perputaran ekonomi di kawasan Pasar Bawah.

"Kita tidak bisa terus-menerus menyandera nasib ribuan pedagang UMKM dan membiarkan roda ekonomi kreatif Pekanbaru tersendat hanya karena ketidakmampuan satu pihak. Keputusan Pemko hari ini adalah langkah tegas yang memang kami minta dan kami dukung penuh keberaniannya," tegasnya.

Baca juga:Rizky Bagus Oka Sayangkan 3 Pasar di Pekanbaru Terbengkalai Saat Pedagang Butuh Tempat Usaha

Pedagang Jangan Terus Menjadi Korban

Datuk Seri Rizky menilai persoalan Pasar Bawah bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Di balik proyek revitalisasi tersebut terdapat kepentingan ekonomi ribuan pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.

Menurutnya, semakin lama proyek berjalan tanpa kepastian, semakin besar pula potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung pedagang.

"Ini bukan sekadar hitung-hitungan proyeksi bisnis, ini urusan denyut dunia usaha dan perut masyarakat," katanya.

Baca juga:Revitalisasi Digesa, Peresmian Bangunan Pasar Bawah Pekanbaru Ditargetkan Akhir Tahun Ini

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus hadir ketika kerja sama dengan pihak swasta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

"Ketika pihak swasta terbukti gagal janji, maka negara, dalam hal ini pemerintah daerah, harus segera mengambil alih kendali," ujarnya.

Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru segera mengeksekusi langkah pemutusan kontrak apabila secara hukum dan administratif seluruh persyaratannya telah terpenuhi.

"Saya meminta Pemko mengeksekusi pemutusan kontrak ini secepatnya dengan landasan hukum yang tak terbantahkan, agar kita bisa segera beralih pada fase pemulihan ekosistem usaha," lanjutnya.

Pasar Bawah Punya Nilai Historis

Selain aspek ekonomi, Datuk Seri Rizky juga menyoroti nilai historis Pasar Bawah bagi Kota Pekanbaru dan masyarakat Melayu Riau.

Menurutnya, Pasar Bawah bukan hanya pusat aktivitas perdagangan, tetapi juga bagian dari sejarah perkembangan ekonomi masyarakat di tepian Sungai Siak.

Karena itu, kondisi pasar yang tidak kunjung mendapatkan kepastian revitalisasi dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Sebagai etalase budaya dan sejarah peradaban ekonomi masyarakat Melayu di tepian Sungai Siak, membiarkan Pasar Bawah terbengkalai sama halnya dengan meremehkan marwah kita sendiri," ungkapnya.

Baca juga:Pemko Pekanbaru Diminta Relokasi Pedagang Agar Revitalisasi Pasar Bawah Lancar

Ia meminta Pemko Pekanbaru menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk mencari skema penyelesaian yang lebih pasti dan realistis.

Menurutnya, pemerintah dapat membuka peluang bagi investor baru yang memiliki kemampuan finansial dan rekam jejak yang kredibel. Alternatif lainnya adalah melalui intervensi anggaran pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD dan Kadin Siap Kawal Transisi

Datuk Seri Rizky menegaskan, DPRD Kota Pekanbaru bersama Kadin Kota Pekanbaru siap mengawal proses transisi apabila kerja sama dengan pihak ketiga benar-benar diputus.

Ia juga meminta agar hak-hak para pedagang yang telah terlibat dalam proses revitalisasi menjadi perhatian utama pemerintah.

"Ambil alih sekarang, amankan hak-hak finansial para pedagang yang sudah masuk, dan mari kita cari skema penyelesaian yang lebih pasti, baik melalui investor yang benar-benar kredibel maupun intervensi APBD," tegasnya.

Menurutnya, keputusan mengenai masa depan Pasar Bawah harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi lokal.

"Kami di DPRD dan Kadin akan mengawal proses transisi ini detik demi detik," tutup Datuk Seri Rizky.

Dengan adanya dorongan tersebut, Pemko Pekanbaru diharapkan segera memberikan kepastian terkait masa depan proyek revitalisasi Pasar Bawah. Kejelasan status kerja sama, perlindungan terhadap pedagang, serta skema pembangunan lanjutan menjadi sejumlah hal yang dinilai penting untuk segera diselesaikan agar aktivitas ekonomi di salah satu kawasan perdagangan bersejarah Pekanbaru tersebut kembali bergeliat. (*)

Kualitas Udara Pekanbaru Masuk Kategori Tidak Sehat, DPRD Imbau Warga Waspada Kabut Asap

redaksi — Tue, 18 Aug 2026 17:48:31 +0700+0700

pikiranriau.com - Kualitas udara di Kota Pekanbaru menurun hingga masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Kondisi tersebut mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Pekanbaru Hamdani MS SIP yang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah.

Hamdani mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

"Kita minta masyarakat lebih waspada, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Sebaiknya gunakan masker mengingat saat ini kualitas udara sudah mengalami penurunan akibat adanya aktivitas Karhutla dan menimbulkan kabut asap," kata Hamdani, Selasa (18/8/2026).

Baca juga:Pekanbaru Panas Menyala, DPRD Ingatkan Bahaya Karhutla">Pekanbaru Panas Menyala, DPRD Ingatkan Bahaya Karhutla

Menurut Hamdani, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Pekanbaru diduga berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Riau.

Meski demikian, ia meminta instansi terkait memastikan sumber asap secara langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan tidak hanya berdasarkan dugaan.

"Kita minta instansi terkait untuk melihat dan memantau betul kondisi asap ini. Sumber kebakarannya di mana," ujarnya.

Baca juga:30 Alat Pengubah Udara Jadi Oksigen dari Kemenkes Resmi Tiba di Riau

Hamdani menegaskan, apabila ditemukan titik kebakaran berada di wilayah Kota Pekanbaru, pemerintah harus segera melakukan penanganan secara langsung agar api tidak semakin meluas dan kondisi kabut asap tidak semakin parah.

"Kalau di Pekanbaru tentunya harus ditindak dan dilakukan penanganan secara langsung agar kondisi kebakaran tidak semakin parah," tegas politisi PKS tersebut.

Selain penanganan titik api, Hamdani menilai langkah pencegahan harus diperkuat. Kondisi lahan yang kering dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga kawasan yang rawan karhutla perlu mendapat pengawasan lebih intensif.

"Potensi terjadinya kebakaran lahan sangat mudah terjadi. Untuk itu, harus dilakukan pengawasan ekstra di lapangan," tuturnya.

Baca juga:Pekanbaru Imbau Anak Sekolah Bergejala ISPA Belajar dari Rumah">Kabut Asap, Walikota Pekanbaru Imbau Anak Sekolah Bergejala ISPA Belajar dari Rumah

Hamdani juga mengajak masyarakat berperan aktif membantu pemerintah dalam mencegah meluasnya kebakaran. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran lahan di lingkungan sekitar.

Menurutnya, laporan masyarakat sangat penting agar petugas dapat segera turun ke lokasi, melakukan pemadaman dan mencegah api menjalar ke area yang lebih luas.

"Kepada masyarakat juga kita imbau, ketika melihat adanya aktivitas kebakaran lahan segera melaporkan kepada pihak terkait agar kebakaran bisa segera ditangani dan tidak menyebar lebih luas," pesannya.

Baca juga:Agar Tetap Sehat di Tengah Kualitas Udara yang Buruk Akibat Karhutla, Begini Tips dari dr Meiza Ningsih

Sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru yang selama ini dikenal memiliki potensi kerawanan kebakaran lahan antara lain Kecamatan Rumbai, Payung Sekaki dan Tenayan Raya.

Hamdani berharap sinergi antara pemerintah, aparat, instansi terkait dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, penanganan cepat terhadap titik api dan pengawasan kawasan rawan kebakaran menjadi bagian penting untuk mencegah memburuknya kualitas udara di Kota Pekanbaru.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Pekanbaru.

Dengan langkah pencegahan, pengawasan serta penanganan yang cepat dan terpadu, Hamdani berharap potensi karhutla dapat ditekan dan kualitas udara di Kota Pekanbaru segera kembali membaik.(*)