Dalam kegiatan itu, warga yang hadir menyampaikan terimakasih atas bantuan Rumah Aspirasi Hamdani selama ini, juga menyampaikan usulan perbaikan drainase di Jalan Kartama.

Hadir dalam reses ini Ketua RW 7 Kelurahan Maharatu dan beberapa RT di RW 7 seerta beberapa tokoh masyarakat, salah satunya Pakde Slamet. Hadir juga Bhabinkamtibmas, Babinsa Kelurahan Maharatu.

Dalam kegiatan reses tersebut, salah seorang tokoh masyarakat, Pakde Slamet menyampaikan terimakasih atas bantuan Rumah Aspirasi Hamdani yang sejak tahun 2020 sudah berdiri dan membantu warga dalam banyak hal.

Salah satu bantuan yang sangat dirasakan Pakde Slamaet adalah dalam pengurusan Adminduk, advokasi pendidikan, kesehatan dan advokasi infrastruktur.

"Kami mendoakan agar Bapak Hamdani senantiasa sehat dan senantiasa dapat memaksimalkan Rumah Aspirasi Hamdani untuk membantu masyarakat," kata Pakde Slamet.

Tokoh masyarakat lainnya juga menyampaikan aspirasi agar drainase di Jalan Kartama diperbaiki agar tidak ada banjir dan menggenang.

Menjawab aspirasi dari masyarakat, Hamdani mencatat dan akan memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat eksekutif.

Acara berjalan lancar dari awal hingga selesai, diakhiri dengan foto bersama. (ade)

Dalam reses kali ini dr Meiza kembali mengajak warga untuk selalu menjalin persatuan dan kesatuan sesama warga, karena dengan persatuan dan kesatuan diharapkan warga saling bantu membantu sesama warga.

Meiza juga mengatakan bahwa Walikota dan Wakil Walikota mempunyai Program Rp100 juta per RW, diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan. Untuk itu, ia mengajak warga agar mendukung program Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

Sementara itu RT 03 Samijo meminta kepada Anggota Dewan untuk membantu masyarakat dengan pengadaan ambulance, karena sangat membutuhkan untuk warga sakit dan meninggal.

"Kami butuh ambulance, Bu. Tempatnya udah ada, cuma mobilnya belum kalau ada bantuan dari ibu terima kasih kami ucapkan," ujarnya.

Sementara Leni, warga lainnya mempertanyakan masalah drainase yang tidak lancar sehingga mengakibatkan banjir.

"Saya hanya ingin drainase lancar sehingga hari hujan tidak banjir," harapnya.

Menanggapi hal ini, Meiza mengatakan bahwa akan menjadi programnya untuk memperjuangkan, karena memang diakui Meiza, semua aspirasi warga harus dikawal terus agar bisa direalisasikan pemerintah sebagai pemegang anggaran.

"Ini akan menjadi catatan saya dan merupakan prioritas," pungkasnya. (ade)

Acara Halal Bi Halal ini dihadiri Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid, tiga Wakil Ketua DPRD yakni Tengku Azwendi Fajri, M Dikky Suryadi Khusaini, dan Andry Saputra, beserta anggota dewan lainnya.

Turut hadir Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung, Kabag Fasilitasi Penganggaran Abdul Barri, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Vita Marti, Kabag Umum Doni Sandy Irwan, serta diikuti para kasubag, hingga ASN dan PPPK paruh waktu di lingkungan DPRD Kota Pekanbaru.

Acara Halal Bi Halal ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pimpinan, anggota DPRD, dan Sekretariat dalam memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan diawali dengan makan bersama, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan melalui lantunan ayat suci Al-Qur'an serta tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz Zulfikar Nikmat.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menyebut kegiatan Halal Bi Halal Idul Fitri ini merupakan yang pertama kali digelar di lingkungan DPRD Pekanbaru selama dirinya menjabat sejak 2018.

"Saya tidak ingat apakah sebelumnya pernah diadakan halal bi halal. Tapi secara pribadi rasanya belum pernah. Ini pertama kali kita adakan Halal Bi Halal selama saya di DPRD dari tahun 2018," kata Isa Lahamid.

Politisi PKS ini mengajak seluruh koleganya sesama Anggota DPRD hingga jajaran sekretariat untuk menjadikan momen Idulfitri sebagai ajang saling memaafkan.

"Ini momentum bagi kita semua untuk saling memaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada khilaf dan salah. Di hari yang fitri ini kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SubhanahuwaTa'ala, khususnya kesalahan antar sesama," jelas Isa Lahamid.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung menekankan pentingnya menjadikan semangat Idulfitri sebagai motivasi dalam meningkatkan kinerja.

"Momentum Halal Bi Halal ini mengajak kita semua untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, serta dedikasi dalam menjalankan tugas kedewanan," katanya.

Ia juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD masih perlu ditingkatkan dan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depan.

"Kami menyadari masih banyak hal yang belum maksimal. Untuk itu, kami akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan," ungkapnya.

Hambali juga mengajak seluruh jajaran untuk membuka lembaran baru dan mempererat kebersamaan setelah momen Idulfitri.

"Dalam kesempatan ini mari kita saling memaafkan. Yang sudah, biar sudahlah. Setelah ini kita buka lembaran baru dan bergandengan tangan," tutupnya. (end)

Gugatan tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 14/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pbr dan dijadwalkan menjalani sidang pertama pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Gugatan diajukan setelah Ryan Zikrullah diberhentikan sebelum masa kontrak kerjanya berakhir. Dalam dokumen gugatan yang diajukan melalui kuasa hukum Kantor Hukum DHL & Rekan pada Februari 2026, Ryan Zikrullah sebelumnya bekerja di PT Sumatera Kemasindo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kemasan karton.

Menurut dokumen gugatan tersebut, Ryan Zikrullah mulai bekerja pada Oktober 2024 dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Kontrak kerja tersebut berlangsung dalam beberapa periode hingga kontrak terakhir yang seharusnya berjalan sampai pertengahan tahun 2026.

Namun menurut dokumen gugatan, hubungan kerja antara Ryan Zikrullah dan perusahaan tersebut berakhir pada Oktober 2025, sebelum masa kontrak terakhir pada Juni 2026 selesai. Dalam dokumen gugatan disebutkan bahwa perusahaan menilai pekerja melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Pihak pekerja menyatakan bersedia mengganti kerugian tersebut dan menurutnya nilai tersebut telah dipotong dari gaji yang diterima.

Namun menurut pihak pekerja, setelah kejadian tersebut ia disebut langsung menerima Surat Peringatan III (SP3) yang kemudian diikuti dengan penghentian hubungan kerja. Kuasa hukum pekerja menilai langkah tersebut tidak melalui tahapan pembinaan yang lazim dilakukan dalam hubungan kerja, seperti pemberian Surat Peringatan I dan II terlebih dahulu.

Perselisihan ini kemudian dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Setelah melalui proses klarifikasi dan mediasi antara kedua pihak, mediator hubungan industrial dari Disnaker Riau mengeluarkan surat anjuran yang menyarankan agar perusahaan memenuhi sejumlah hak pekerja sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.

Namun karena anjuran tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak, perkara kemudian diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru.

Saat ini perkara tersebut telah memasuki tahapan persidangan dan dijadwalkan menjalani sidang pertama pada 12 Maret 2026. Keputusan akhir nantinya akan ditentukan oleh majelis hakim setelah perkara tersebut diperiksa dalam persidangan.

Tim kuasa hukum Ryan Zikrullah dari Kantor Hukum DHL & Rekan menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak pekerja yang menurut mereka belum dipenuhi.

Menurut tim kuasa hukum, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

"Gugatan ini diajukan sebagai upaya mencari kepastian hukum melalui jalur yang telah diatur oleh undang-undang. Kami menghormati seluruh proses persidangan yang akan berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial," ujar tim kuasa hukum Ryan Zikrullah dari Kantor Hukum DHL & Rekan.

Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari majelis hakim.

Hingga berita ini dimiat, pihak perusahaan belum berhasil dikonfirmasi, tim redaksi masih terus mengupayakan konfirmasi untuk segera dimuat pada pemberitaan selanjutnya. *

Untuk Session ke dua ini, Panitia RBN Provinsi Riau telah membuka pendaftaran bagi calon peserta sejak 4 Februari lalu, dan ditutup pada 10 Februari 2026, berbeda dengan sesion pertama, yang hanya diikuti oleh 67 pendaftar, pada sesi kedua ini hingga akhir pendaftaran, tercatat 389 peserta yang mendaftarkan diri, bahkan ada yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi, yang berjumlah 6 orang.

Andre Gunawan selaku penanggung jawab pendaftaran menyampaikan bahwa jumlah ini meningkat lebih dari 400% dari sesi pertama tahun lalu. "Sementara kami hanya mengambil 65 peserta yang akan mengikuti kegiatan Remaja Bernegara nantinya, dari yang mendaftar kami harus mengambil hanya 65 peserta, otomatis 300an pedaftar harus kami seleksi ketat."

Sementara itu, Fitra Asrirama, Ketua Pelaksana RBN Provinsi Riau, yang juga wartawan Metro Tv ini, menyambut baik tingginya antusias kalangan remaja untuk mengikuti RBN ini. "Ini luar biasa, peningkatannya sangat fantastis," ungkap Fitra.

Remaja Bernegara merupakan program pendidikan politik khusus generasi Z yang diinisiasi oleh Partai NasDem, di tingkat nasional sendiri RBN ini sudah dilaksanakan sebanyak 13 sesion, dan Riau juga pernah mengirimkan 5 utusan dari peserta terbaik pada RBN tahun lalu mengikuti RBN ditingkat Nasional.

"Kedepan kami akan terus berikan kesempatan kepada peserta terbaik untuk merasakan suasana RBN ditingkat Pusat," ungkap Dedi, Selaku Ketua Bappilu NasDem Riau.

"Untuk Remaja Bernegara Session kedua nanti, kita juga merencanakan ada pemutaran film sejarah perjuangan yang terjadi di kabupaten Indragiri hulu, pemutaran film ini akan menambah wawasan sejarah bagi generasi Z yang mungkin tidak mengetahui adanya perlawanan terhadap penjajah di bumi Indragiri, tutup Fitra, yang sudah kreator film sejarah tersebut."

Ditambahkan oleh Fitra, RBN kedua ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau. "Kami panitia mengundang langsung Ketua DPRD Riau nantinya, dan berharap beliau berkenan meluangkan waktu," pungkasnya. ***

Roni menyadari, di satu sisi kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet dan WiFi terus meningkat. Namun, pemasangan tiang fiber optik yang dilakukan masing-masing provider tanpa koordinasi justru merusak keindahan kota dan membahayakan keselamatan warga.

Terbukti, banyak warga menjadi korban terjerat kabel hingga tiang tumpu fiber optik beberapa waktu lalu tumbang di Jalan Rindang, Kecamatan Bukit Raya.

"Jadi pertama adalah penataannya dulu. Apakah memang harus kita biarkan setiap provider masang tiang-tiang tumpu seperti hari ini. Satu titik itu ada 5 sampai 6 tiang tumpu loh," kata Roni, Selasa (10/2/2026).

Roni menilai, konsep penggunaan tiang bersama sebenarnya sudah pernah diterapkan sebelumnya. Saat itu, tiang milik Telkom menjadi tiang utama yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penyedia layanan lainnya.

"Nah, kenapa ini tidak dijadikan ide untuk bersama-sama melalui BUMD misalnya yang mengelola ini bekerjasama dengan Telkom. Tiang itu yang dipakai atau BUMD yang bangun tiangnya sekaligus bangun jaringannya kemudian dipakai oleh provider-provider dan nanti jadi pendapatan bagi BUMD dan PAD," jelasnya.

Menurutnya, dengan skema tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan estetika kota maupun keselamatan warga.

"Itu yang kita inginkan sehingga tidak ada tiang tumpu di satu titik itu seperti rumpun bambu seperti kita lihat di lapangan, terus kabel-kabel berseliweran, gulungan-gulungan kabel yang digantung, itu kan merusak estetika, merusak keindahan kota Pekanbaru hingga mengancam keselamatan masyarakat," ujarnya.

Politisi Golkar ini mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera membuat kebijakan dan strategi yang jelas dengan melibatkan BUMD dalam penataan tiang kabel fiber optik agar lebih rapi, aman dan bermanfaat bagi kota.

"Saran kita buat kebijakan dan buat strategi agar tiang-tiang tumpu dan kabel-kabel fiber optik ini bisa memberikan manfaat kepada Pekanbaru tapi tidak merusak estetika dan keselamatan masyarakat," sebut Roni.

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru Dua Periode, Ade Hartati Rahmat, menegaskan bahwa tahapan serta mekanisme pembahasan dan pengesahan APBD telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Dalam aturan tersebut, keterlambatan pengesahan APBD hanya dibenarkan apabila terjadi kondisi luar biasa, seperti bencana.

"Pengesahan APBD tidak boleh terlambat, kecuali dalam kondisi darurat atau bencana. Pertanyaannya, ada apa sehingga APBD Kota Pekanbaru terlambat jauh dari waktu yang telah ditentukan Permendagri?" tegas Ade kepada media, Senin (19/01/26).

Ade juga menyoroti proses pembahasan yang dinilainya tidak mencerminkan pemaparan anggaran secara menyeluruh. Menurutnya, yang disampaikan hanya berupa daftar besaran anggaran tiap dinas, bukan pemaparan substantif sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Ini bukan pemaparan, tapi hanya daftar angka anggaran setiap dinas. Kalau pemaparan, seharusnya dibuka dan dijelaskan secara detail berdasarkan RKA," ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan APBD. Ia menyebutkan bahwa idealnya setiap pemerintah daerah memiliki platform atau tautan resmi yang dapat diakses publik untuk mengetahui secara rinci dokumen APBD.

"Seharusnya pemerintah daerah punya link APBD yang bisa diakses masyarakat. Itu baru mantap. RKA adalah rencana awal yang semestinya terbuka dan memiliki akuntabilitas publik," katanya.

Ade menambahkan, apabila terdapat kepentingan mendesak setelah APBD disahkan tepat waktu, mekanisme pergeseran anggaran tetap dimungkinkan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Disahkan tepat waktu itu wajib. Kalau ada hal penting, bisa dilakukan pergeseran. Tapi keterlambatan seperti ini tidak pernah terjadi selama 30 tahun terakhir saya mengikuti pembahasan APBD di DPRD Kota Pekanbaru," ungkapnya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa tanpa adanya kondisi darurat atau bencana, tidak ada alasan yang dapat membenarkan keterlambatan pengesahan APBD.

"Kalau tidak dalam kondisi darurat bencana, maka tidak ada alasan keterlambatan pengesahan APBD," tutup Ade Hartati Rahmat.**

Sumber: suaraaktual.com

Pemberian Remisi Khusus Natal Tahun 2025 di Rutan Kelas IIB Dumai dilaksanakan secara simbolis dengan menunjuk tiga orang narapidana sebagai perwakilan penerima remisi. Secara keseluruhan, sebanyak 65 orang narapidana menerima Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2025, yang seluruhnya merupakan narapidana laki-laki.

Berdasarkan besaran remisi yang diberikan, sebanyak 17 orang narapidana memperoleh remisi selama 15 hari, 42 orang memperoleh remisi 1 bulan, dan 6 orang memperoleh remisi 1 bulan 15 hari. Ditinjau dari jenis perkara, penerima remisi terdiri dari 28 orang narapidana kasus narkotika dan 37 orang narapidana perkara umum. Pada pemberian remisi kali ini, tidak terdapat narapidana yang langsung bebas atau memperoleh Remisi Khusus II.

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai, Enang Iskandi, menyampaikan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, bahwa pemberian remisi dan pengurangan masa pidana merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap yang baik serta aktif mengikuti program pembinaan.

"Rutan atau Pemasyarakatan bukanlah alat pembalasan, melainkan sarana pembinaan agar warga binaan mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat," kata Karutan yang membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS).

Kepala Rutan Kelas IIB Dumai menegaskan, pemberian Remisi Khusus Natal Tahun 2025 ini, diharapkan para narapidana dan anak binaan dapat memaknai momentum Natal sebagai sarana refleksi diri, penguatan iman, serta awal baru untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pada kesempatan itu Karutan berpesan kepada warga binaan yang bebas pada hari ini, diharapkan hendaknya kembali melakukan kehidupan yang normal dan jangan merasa minder untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Tunjukan kepada masyarakat, perilaku yang baik seperti apa yang selama ini telah didapatkan ilmu dan pengalaman selama menjalani hukuman.***

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 November 2025 ini dirancang untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan, sebagai bagian dari kepedulian Pelindo dalam mendukung peningkatan kualitas hidup warga.

Adapun bantuan paket sembako yang disalurkan berupa beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Bantuan ini dibagikan kepada total 300 orang warga yang berada di Kelurahan Buluh Kasap, Kelurahan Dumai Kota, dan Kelurahan Laksamana.

Sebagai bentuk dukungan di bidang kesehatan, juga diselenggarakan pemeriksaan kesehatan dasar dan pembagian vitamin kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat membantu warga menjaga kondisi kesehatan dan meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.

Executive General Manager Pelindo Dumai, Jonatan Ginting, menyampaikan bahwa Pelindo berkomitmen untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat.

"Program Pelindo Dumai Peduli ini merupakan wujud komitmen kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pelabuhan. Kami memahami bahwa keberadaan pelabuhan harus memberikan manfaat yang nyata, melalui program Pelindo Dumai Peduli ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Jonatan.

Senada dengan hal tersebut, Branch Manager Pelindo Multi Terminal Dumai, Teddi Fadillah menambahkan bahwa operasional pelabuhan diharapkan memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

"Kami percaya bahwa pertumbuhan operasional pelabuhan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat merupakan mitra penting perusahaan, tentunya kami berkomitmen untuk menguatkan hubungan harmonis dan saling mendukung dengan masyarakat di sekitar pelabuhan," jelas Teddi.

Lurah Buluh Kasap, Suyono mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan program Pelindo Dumai Peduli. "Semoga ke depannya program ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta dapat selalu bersinergi," ungkap Suyono.

Melalui rangkaian kegiatan sosial ini, Pelindo berkomitmen untuk terus hadir memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungan sekitar.***

Penulis : Dedi/Okta

Dimana acara pemilihan tersebut dilaksanakan dikedai kopi Langkisau Jalan Sudirman kota Pekanbaru pada Ahad (12/10/25) yang dihadiri oleh ketua DPW IKM Riau, Suharmansyah dan Sekwil DPW IKM Riau, Agusman Sikumbang, Pembina DPW IKM Riau, H Jhon Satri,SH.,MH, bendahara DPW IKM Riau, Azizul Hakim serta perwakilan pengurus FKMPI, IKPS, IKPABASKO, Gonjong Limo, Ikhlas, IFAPSI, SAS Kota, IKP-PBR dan beberapa IKA di kota Pekanbaru.

Sekwil DPW Provinsi Riau, H Agusman Sikumbang, SH, MH usai acara menjelaskan, Sesuai dengan intruksi DPP Ikatan Keluarga Minang maka untuk ketiga kalinya kita melakukan pemilihan ketua DPD Ikatan Keluarga Minang kota Pekanbaru. Dan Alhamdulillah dimana pelaksanaan pemilihan ketua IKM kota Pekanbaru untuk periode 2025-2030 terpilih secara aklamasi Irman Sasrianto yang kini menjabat sebagai anggota DPRD kota Pekanbaru," ungkap Agusman Sikumbang

"Kami dari perwakilan DPW IKM Provinsi Riau mengucapkan terimakasih atas kehadiran serta partisipasi beberapa pengurus organisasi yang ikut serta dalam pemilihan ketua DPD IKM Kota Pekanbaru, yakni FKMPI, IKPS, IKPABASKO, Gonjong Limo, IFAPSI, SAS Kota, IKPPBR dan beberapa IKA di kota Pekanbaru," ungkap Agusman Sikumbang.

"Dengan terpilihnya Irman Sasrianto sebagai ketua DPD Ikatan Keluarga Minangkabau kota Pekanbaru periode 2025-2030 hendaknya segera menyusun kepengurusan agar nantinya dilantik langsung oleh ketua DPP IKM, Andre Rosiade," harap Agusman Sikumbang

Sementara itu, Irman Sasrianto selaku ketua DPD Ikatan Keluarga Minang(DPD IKM) kota Pekanbaru menyatakan, Kita mengucapkan terimakasih kepada semua IKA organisasi Minang yang ada di kota Pekanbaru yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk menjabat sebagai ketua DPD Ikatan Keluarga Minang Kota Pekanbaru periode 2025-2030.

"Setelah terpilihnya saya sebagai ketua DPD Ikatan Keluarga Minang(DPD IKM)Kota Pekanbaru maka saya langsung menyusun kepengurusan DPD IKM Kota Pekanbaru periode 2025-2030," ungkap Irman Sasrianto.

"Harapan saya selaku ketua DPD IKM Kota Pekanbaru periode 2025-2030 butuh dukungan dari semua pihak agar saya dan pengurus DPD IKM Kota Pekanbaru bisa menjalankan roda organisasi dengan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang lima tahun kedepan. Kemudian kita akan bersinergi dengan pemerintah kota Pekanbaru dalam mendukung program pemerintah kota Pekanbaru serta ikut serta mewujudkan kota Pekanbaru yang berbudaya, maju dan sejahtera," ujar Irman Sasrianto.

"Dengan amanah yang saya terima dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Pekanbaru, khusus dari masyarakat suku Minang yang ada di kota Pekanbaru," harap Irman Sasrianto. (rls)

Hadir dalam sidak kali ini, Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Iksan, Sekretaris Komisi IV Roni Ariel serta anggota Komisi IV seperti Zulfan Hafis, Zulfahmi, Roni Pasla, Hamdani, Nofrizal, Pangkat Purba, Faisal Islami dan Sovia.

Selain pihak BPN, Komisi IV DPRD juga menggandeng pihak Satpol PP Pekanbaru, DPM-PTSP, Dinas Perhubungan, Polsek Bukit Raya dan kedua belah pihak yang bersengketa. Bahkan tidak hanya itu, sempadan tanah, Ketua RT dan RW juga ikut hadir.

Sidak Komisi IV ini hanya sebentar, karena Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tidak membawa dokumen resmi terkait lahan yang disengketakan. Meski sempat berkomunikasi bersama perangkat RT dan RW setempat serta perwakilan kedua belah pihak yang bersengketa, namun tidak ada keputusan yang bisa diambil.

Juru bicara Komisi IV DPRD Pekanbaru, sekaligus pimpinan sidak, Roni Pasla menyebutkan, meski sudah membawa pihak BPN ke lokasi yang disengketakan, namun tidak ada keputusan yang bisa diambil. Kedepan, Komisi IV akan kembali mengagendakan kegiatan hearing atau Rapat Dengar Pendapat agar persamalah ini bisa selesai.

"Ini kan sudah berjalan selama 2-3 bulan, kita mau ngecek kebenaran posisi lahan yang disengketakan. Tadi kita berharap pihak BPN bisa membawa surat yang berbeda dari BPN, sementara pihak BPN tidak membawa surat atau dokumen resmi. Kunjungan kita hari ini, kan seharusnya mencocokkan dokumen pihak terkait tapi kan tidak bisa terlaksana. Langkah selanjutnya, kita akan membawa kasus ini ke Satgas Mafia Tanah dan Kementerian BPN/ATR di Jakarta," Sebut Roni Pasla.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN/ATR Pekanbaru, Muji Burochman mengungkapkan, bahwa surat yang dilayangkan Komisi IV DPRD Pekanbaru hanya beragendakan peninjauan lapangan semata.

"Surat yang masuk ke kami itu, hanya beragendakan peninjauan lapangan. Sehingga, kami tidak membawa dokumen resmi yang dibutuhkan. Karena kalau bawa dokumen resmi itu, kan biasanya di rapat dengar pendapat," Jawabnya singkat.

Komisi IV juga mengingatkan pihak pengelola, untuk tidak melanjutkan proses pembangunan swalayan karena tidak ada izin resmi yang dikeluarkan pihak DPM-PTSP Pekanbaru.***