Pikiran Riau

DPRD Minta Penetapan Desil di Pekanbaru di Perbaiki, Nofrizal : Jangan Semua Kacau Balau Begini !

redaksi — Fri, 24 Jul 2026 14:47:31 +0700+0700

pikiranriau.com - Penetapan desil kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat, hingga kini masih menyisakan banyak persoalan. Di lapangan, masih ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil warga.

Sehingga menimbulkan kebingungan warga, karena menilai penetapan desil ini kacau balau. Permasalahan tersebut ditemukan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, saat menggelar pertemuan dengan warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Sukajadi, pada awal pekan kemarin.Dalam dialog itu, rata-rata warga mengeluhkan penetapan desil yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka. Sehingga terdapat sejumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sekadar diketahui, desil merupakan kelompok penerima bantuan sosial. Penetapan desil dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penentuan kelompok tingkat kesejahteraan ini didasarkan pada data sosial ekonomi yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta berbagai sumber data pemerintah lainnya. Desil dibagi dalam 10 skala peringkat kesejahteraan. Desil 1: sangat miskin. Desil 2: miskin. desil 3: hampir miskin. Desil 4: rentan miskin /menengah bawah. Desil 5 hingga 10: kategori menengah ke atas hingga Kaya. "Ada warga yang masuk desil 1.

Tapi selama ini tidak pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, ada warga yang kondisi ekonominya miskin justru masuk desil 6," kata Nofrizal kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/7/2026).

Kasus lainnya juga ditemukan legislator senior PAN ini. Ada warga di Dapil-nya, yang suaminya meninggal dunia. Namun status desilnya justru hilang dari sistem. Kondisi ini tentunya, semakin membingungkan masyarakat.

Sebab, status desil menjadi satu acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.Karena sudah menjadi kerisauan masyarakat, yang tidak tahu mengadu ke mana lagi soal status desil ini, Nofrizal meminta ketidaksesuaian data desil ini, harus segera diperbaiki."Ini semata-mata, agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ini fakta yang kami temukan langsung di tengah masyarakat," aku Nofrizal yakin. Dengan demikian, Nofrizal yang juga Ketua BK DPRD Pekanbaru ini meminta para ketua RT dan RW, untuk segera melaporkan setiap ketidaksesuaian data, kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Harapannya, bisa diteruskan untuk dilakukan perbaikan sesuai kondisi riil warga."RT dan RW yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Kalau ada data yang tidak sesuai, kami sudah minta laporkan ke kelurahan dan kecamatan agar bisa dilakukan pembaruan," harapnya.Lebih lanjut wakil rakyat ini menyebutkan, akurasi data desil ini sangat penting.

Sebab menjadi dasar penentuan berbagai program pemerintah. Selain berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial, data tersebut juga digunakan dalam penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di perguruan tinggi, serta berbagai bentuk bantuan lainnya."Tentunya kami juga sangat berharap, pemerintah segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan data, sehingga penetapan desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Karena ini berkaitan penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran," katanya meminta. (*)

Reses Sovia Septiana di Tuah Negeri Pekanbaru, Warga Keluhkan Jalan Masih Tanah Padahal Dekat Kantor Walikota

redaksi — Wed, 22 Jul 2026 16:50:43 +0700+0700

pikiranriau.com - Kondisi infrastruktur jalan di Kelurahan Tuah Negeri menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tenayan Raya-Kulim, Sovia Septiana, saat melaksanakan reses masa sidang III Tahun 2025/2026.

Dari 12 titik reses yang dikunjunginya, Kelurahan Tuah Negeri menjadi salah satu wilayah dengan keluhan terbanyak terkait kondisi jalan yang hingga kini masih memprihatinkan. Padahal, kawasan tersebut berada tidak jauh dari Kantor Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya.

Sovia mengatakan, sebagian besar ruas jalan di wilayah tersebut masih berupa jalan tanah dengan pengerasan seadanya dan belum tersentuh pengaspalan.

"Dari 12 titik reses, salah satunya di Kelurahan Tuah Negeri. Di sana masyarakat paling banyak menyampaikan keluhan soal infrastruktur jalan. Padahal lokasinya dekat dengan Kantor Wali Kota, tetapi kondisi jalannya masih sangat memprihatinkan," kata Sovia Septiana, Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, saat musim hujan kondisi jalan berubah menjadi berlumpur sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, terutama anak-anak yang setiap hari berangkat ke sekolah.

"Jalannya masih tanah liat, paling hanya pengerasan saja. Kalau hujan, anak-anak yang berangkat sekolah sampai harus memakai kantong plastik untuk melindungi sepatu mereka. Sesampainya di sekolah, pakaian dan sepatu mereka tetap terkena percikan lumpur," ungkapnya.

Politisi Partai Golkar itu mengaku prihatin melihat kondisi yang harus dihadapi para pelajar setiap hari. Menurutnya, akses jalan yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi pemerintah.

"Jujur kasihan dan sedih melihatnya, di sana banyak anak-anak sekolah yang setiap hari melewati jalan tersebut. Kami berharap daerah Tuah Negeri menjadi perhatian pemerintah sehingga masyarakat bisa menikmati akses jalan yang lebih baik," ujarnya.

Sovia menegaskan, Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah wilayah lainnya.

Ia menilai kondisi jalan yang masih berupa tanah tidak boleh terus dibiarkan karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.

"Kami berharap Pemko memperhatikan daerah Tenayan Raya dan Kulim yang masih minim pembangunan infrastruktur. Jangan karena tidak berada di pusat kota, kemudian pembangunannya tertinggal. Harus ada pemerataan," tegas Srikandi Golkar tersebut.

Melalui hasil reses ini, Sovia berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pengaspalan jalan di Kelurahan Tuah Negeri, segera direalisasikan demi meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warga.(*)

Cegah Miskomunikas, Pihak BPJS Diminta Standby di Rumah Sakit

redaksi — Wed, 22 Jul 2026 16:47:19 +0700+0700

pikiranriau.com - Masih banyaknya masyarakat menerima informasi yang tidak sesuai mengenai layanan yang dijamin BPJS Kesehatan harus disikapi oleh pihak BPJS dengan melakukan sosialisasi lebih gencar ke pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat, terutama di rumah sakit.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Jepta Sitohang, pasca menerima banyaknya keluhan masyarakat saat reses beberapa waktu lalu.

Menurut Jepta, masih banyak masyarakat menerima informasi yang tidak sesuai mengenai layanan yang dijamin BPJS Kesehatan mengakibatkan tidak sedikit pasien maupun keluarganya mengira sejumlah tindakan medis tidak ditanggung BPJS, padahal seluruhnya merupakan manfaat yang dijamin sesuai indikasi medis."Sering kali keluarga pasien mendapatkan informasi yang tidak benar. Misalnya ada yang dikatakan tidak ditanggung BPJS, padahal sebenarnya ditanggung," kata Jepta.

Ia mencontohkan pelayanan transfusi darah. Berdasarkan penjelasan BPJS Kesehatan dalam rapat tersebut, tidak ada pembatasan jumlah kantong darah yang dijamin selama tindakan tersebut memang diperlukan secara medis."Ternyata BPJS menjelaskan tidak ada batasan.

Mau berapa kantong darah pun akan ditanggung sesuai kebutuhan pasien sampai penanganannya selesai," ujarnya.Selain itu, Jepta mengaku masih menerima laporan masyarakat terkait pelayanan di instalasi4 gawat darurat (IGD), termasuk alasan keterbatasan ruang yang kerap disampaikan pihak rumah sakit kepada pasien.Ia juga menyoroti dugaan adanya pasien yang kemudian diarahkan menggunakan layanan umum atau pembiayaan pribadi. Menurutnya, praktik semacam itu harus menjadi perhatian karena berpotensi merugikan peserta BPJS Kesehatan.

Jepta menilai persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem BPJS, melainkan masih lemahnya sosialisasi kepada masyarakat dan belum optimalnya penyampaian informasi oleh fasilitas kesehatan."Sebenarnya sistem BPJS sudah baik, tetapi sosialisasinya kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui haknya sebagai peserta," katanya.

Karena itu, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru mendorong BPJS Kesehatan menghadirkan petugas pelayanan atau perwakilan di setiap rumah sakit. Kehadiran petugas tersebut diharapkan dapat membantu pasien memperoleh informasi secara langsung sekaligus menjadi tempat pengaduan apabila terjadi kendala pelayanan."Kami berharap ada petugas BPJS di setiap rumah sakit sehingga masyarakat bisa langsung bertanya dan menyampaikan keluhan apabila mengalami kesulitan saat mengakses pelayanan," kata Jepta. (*)

Said Usman Abdullah Minta Bupati Siak Lebih Komunikatif dan Libatkan Tokoh Masyarakat Bangun Daerah

redaksi — Tue, 21 Jul 2026 13:56:01 +0700+0700

pikiranriau.com - Ketua Tokoh Perkumpulan Masyarakat Siak Riau, Said Usman Abdullah, menilai Pemerintah Kabupaten Siak perlu meningkatkan komunikasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di daerah.

Menurut Said, dalam beberapa waktu terakhir Kabupaten Siak dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenggelamnya kapal pekerja di kawasan Tanjung Buton, hingga kasus meninggalnya seorang dokter anestesi yang ditemukan di semak belukar.

"Kepala daerah jangan hanya sibuk menyampaikan bahwa anggaran tidak ada. Saat ini hampir semua daerah di Indonesia mengalami kondisi yang sama akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, banyak daerah yang tetap mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik," ujar Said, Senin (20/7/2026).

Ia menilai pemerintah daerah perlu melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN), terutama setelah munculnya kasus dugaan korupsi yang terjadi dalam rentang waktu berdekatan.

"Sudah dua kali kejadian dalam waktu yang berdekatan. Seharusnya Bupati melakukan evaluasi agar ASN lebih terkontrol sehingga kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Said mengaku banyak menerima keluhan dari ASN maupun masyarakat Siak terkait kondisi pemerintahan. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti akar persoalan yang terjadi di masing-masing instansi.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya membuka ruang komunikasi dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, serta paguyuban asal Siak untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah.

"Mari kita duduk bersama memecahkan persoalan yang terjadi saat ini. Semua pihak tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Siak," ajaknya.

Said juga menilai pemerintah daerah tidak boleh berjalan sendiri dalam mengambil kebijakan. Ia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan sehingga pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif.

"Kalau semua stakeholder dilibatkan, tentu akan lahir kerja sama yang baik untuk membangun Siak. Banyak tokoh Siak yang memiliki akses ke pemerintah pusat sehingga bisa membantu memperjuangkan program maupun anggaran untuk daerah," ungkapnya.

Selain itu, Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru tersebut menyoroti persoalan kesempatan kerja bagi masyarakat asli Siak yang dinilainya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Harusnya pemerintah daerah memfasilitasi anak jati Siak agar memiliki kesempatan bekerja di daerahnya sendiri. Siak merupakan daerah bersejarah, pusat Kesultanan Siak, dan memiliki nilai budaya Melayu yang sangat besar," tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Said berharap Bupati Siak dapat lebih terbuka, komunikatif, serta memperkuat sinergi dengan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen daerah agar roda pemerintahan berjalan secara profesional, bijaksana, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. (ade)

Reses Aidil Amri di Kelurahan Meranti Pandak, Keluhan Warga Langsung Ditindak Lanjuti

redaksi — Tue, 21 Jul 2026 10:48:26 +0700+0700

pikiranriau.com - Reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Demokrat, Aidil Amri, S.Sos yang digelar pada Minggu (19/7/2026) di SMP 51 Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai, tidak hanya menjadi wadah menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menghadirkan solusi cepat atas berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga.

Dalam dialog yang berlangsung hangat, persoalan jaminan kesehatan menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.

Warga mengeluhkan masih banyak keluarga yang belum memiliki BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga kesulitan memperoleh layanan kesehatan secara gratis.

Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan sistem desil dalam pendataan penerima bantuan sosial. Menurut warga, banyak keluarga yang masuk kategori desil 6 hingga 7 sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh berbagai program bantuan pemerintah, padahal kondisi ekonomi mereka masih tergolong membutuhkan.

Tak hanya itu, infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Warga meminta Pemerintah Kota Pekanbaru segera memperbaiki Jalan Pesisir yang kondisinya rusak dan dinilai sudah tidak layak dilalui karena membahayakan keselamatan pengguna jalan.Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Aidil Amri menegaskan bahwa dirinya langsung bergerak agar persoalan yang disampaikan masyarakat segera mendapatkan tindak lanjut."Alhamdulillah, besok Senin kami langsung mengurus BPJS masyarakat yang tidak aktif agar bisa dialihkan menjadi peserta KIS yang iurannya ditanggung pemerintah.

Kami ingin masyarakat mendapatkan kepastian layanan kesehatan tanpa terbebani biaya," ujar Aidil.Untuk persoalan infrastruktur, Aidil mengaku langsung menghubungi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. Dan pihak PUPR sendiri sudah memantau jalan tersebut. "Alhamdulillah, pihak PUPR juga sudah memantau kondisi jalan tersebut.

Insyaallah paling lambat bulan Agustus perbaikannya sudah mulai dikerjakan," katanya.Dalam kesempatan itu, warga juga menyampaikan persoalan legalitas kepemilikan rumah.

Banyak masyarakat yang hingga kini baru memiliki Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan berharap dapat memperoleh sertifikat hak milik.Menjawab harapan tersebut, Aidil memastikan akan memfasilitasi masyarakat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat terwujud."Banyak masyarakat yang baru memiliki SKGR. Ini akan kami bantu proses melalui program pemerintah, yaitu PTSL, sehingga mereka nantinya memiliki sertifikat yang sah," jelasnya.Respons cepat yang ditunjukkan Aidil Amri mendapat apresiasi dari masyarakat.

Warga mengaku senang karena setiap aspirasi yang disampaikan tidak hanya dicatat, tetapi langsung ditindaklanjuti dengan komunikasi kepada instansi terkait.

Bagi masyarakat, reses kali ini menjadi bukti bahwa kehadiran wakil rakyat bukan sekadar mendengar keluhan, melainkan juga menghadirkan solusi nyata yang memberikan harapan terhadap penyelesaian persoalan kesehatan, infrastruktur, hingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dukungan dan komitmen tersebut membuat warga optimistis berbagai aspirasi yang telah lama mereka nantikan dapat segera terealisasi.( *)

Reses H Wan Agusti, SH, MH di Kelurahan Labuh Baru Barat, Didominasi Masalah Banjir, Jalan Rusak dan Perubahan Status Desil

redaksi — Tue, 21 Jul 2026 10:47:36 +0700+0700

pikiranriau.com - Reses anggota DPRD kota Pekanbaru, H Wan Agusti, SH, MH, di RW 10 Kelurahan Labuhbaru Barat Kecamatan Payung Sekaki didominasi masalah banjir, jalan yang rusak serta masalah perubahan desil yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dimana reses tersebut juga dihadiri tokoh masyarakat, RW 10, RT, 1, 3, 5 serta ratusan masyarakat. Hj Kamini salah satu warga RT 1 RW 10 mengeluhkan masalah banjir ketika hujan terjadi. Hujan sedikit saja maka banjir sudah mencapai semata kaki, apalagi kalau hujan begitu lama.

Dengan persoalan banjir ini, Kami sudah letih, maka perlu perhatian pemerintah untuk memberikan solusi terhadap banjir yang terjadi. Dan begitu juga belum adanya perbaikan jalan yang rusak terutama Jalan Fajar I, untuk itu perlu juga perhatian pemerintah," ungkap Kamini

Sedangkan Merfa, mengeluhkan masalah perubahan desil, padahal sebelumnya kami masuk desil 3, tiba-tiba berubah menjadi desil 6. Padahal kami dari keluarga tidak mampu. Dengan perubahan desil tersebut, masalah pendidikan anak kami menjadi terganggu. Untuk itu bagiamana solusi agar kita bisa masuk desil 1 hingga 3," Ungkap Merfa

Persoalan banjir bukan persoalan baru yang terjadi ditengah masyarakat, bukan hanya dilingkungan RT 1 Kelurahan Labuhbaru Barat saja, tetapi juga terjadi di Rumbai, Senapelan dan wilayah lainnya. Sejauh ini kita dari DPRD kota Pekanbaru bersama pemerintah kota Pekanbaru sudah berupaya melakukan penanganan masalah banjir, seperti melakukan normalisasi drainase dan anak sungai, menerapkan sumur serapan dan program lainnya.

Memang penanganan banjir ini memerlukan waktu dan biaya progres yang matang dari sehingga pemerintah sehingga kedepan solusi masalah banjir bisa teratasi," ungkap Wan Agusti

Untuk masalah jalan yang rusak, hal ini akan menjadi catatan kita serta masalah perubahan desil yang terjadi ditengah masyarakat.

Kita perhatikan juga dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh masalah perubahan desil, sehingga banyak kendala yang masyrakat hadapi. Jadi, untuk semua aspirasi masyarakat akan menjadi bahan kita untuk dibahas pada rapat paripurna laporan reses bersama pemerintah kota Pekanbaru.( *)

Tengku Azwendi Pimpin Ratusan Kader Demokrat Bersihkan Lingkungan Umban Sari

redaksi — Fri, 17 Jul 2026 13:55:10 +0700+0700

pikiranriau.com -Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Pekanbaru kembali turun membersihkan lingkungan Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Jumat (17/7).

Seratusan kader dan pengurus bergotong royong.Agenda ini merupakan gotong royong rutin setiap pekannya. Gerakan Langit Biru Indonesia Asri ini program nasional yang telah berlangsung di pekan kedua setelah dilaunching Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di pekan lalu.

Ketua DPC Demokrat Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menegaskan jikalau aksi dengan jargon Laskar Biru Demokrat Bergerak ini merupakan upaya dari partai berlambang mercy ini dalam menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman."Alhamdulillah, ini agenda gotong yang kedua kalinya yang kita lakukan secara besar-besaran di Kelurahan Rumbai.

Kita bersama-sama membersihkan lingkungan mulai dari jalan, drainase hingga pemakaman umum. Agenda kita sesuai dengan arahan Pak Ketum AHY," kata Tengku Azwendi disela-sela gotong royongnya.

Kehadiran Partai Demokrat, sebut Azwendi membuktikan betapa dekatnya dengan masyarakat yang sama-sama peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tak melulu soal berpolitik, tetapi lebih memberikan dampak langsung kepada masyarakat."Partai Demokrat hadir bersama masyarakat, ini membuktikan bahwa Demokrat semakin hari semakin dekat dengan rakyat.

Kita bersama memberikan contoh dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan," tukasnya.Sementara itu, Kasi Trantib Pemcam Rumbai Febrian Manik mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diperbuat oleh Partai Demkorat di wilayahnya. Untuk menjaga lingkungan harus dilakukan bersama-sama."Terima kasih untuk Demokrat Pekanbaru, gotong royong ini sangat memberikan dampak. Membersihkan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja tetapi tugas bersama dan berkolaborasi. Jadi, kami mengapresiasi agenda ini," sebut Febrian dalam sambutannya.

Di sisi lain, Ketua PAC Demokrat Rumbai Surapto menyampaikan bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah perbuatan yang memang manfaatnya untuk masyarakat. "Demokrat berbuat untuk masyarakat, kami bergerak dan memberikan manfaat untuk masyarakat," jelasnya singkat.( ***)

Reses Azwendi Fajri di Tangkerang Selatan, Warga Minta Penerangan Jalan dan Infrastuktur

redaksi — Fri, 17 Jul 2026 08:56:43 +0700+0700

pikiranriau.com - Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Rabu (15/7).

Ini dalam rangka kegiatan reses Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2025/2026. Serap aspirasi ini berlangsung di Jalan Cipta Sari RW06.

Tampak hadir ratusan masyarakat lengkap dengan para ketua RT RW dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda setempat.

Berbagai keluhan masyarakat diutarakan dalam agenda itu, mulai dari perbaikan jalan, penerangan umum, gangguan drainase hingga persoalan keindahan lingkungan lainnya.

Seperti yang disampaikan Ibu Suharti, di hadapan Wakil Ketua Azwendi langsung mempertanyakan keberlanjutan pergantian lampu penerangan jalan umum yang ada di RT01.

Sebagian lampu yang rusak atau sebelumnya tidak ada sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait, nam sebagian lagi belum diproses lanjut.

"Di tempat kami banyak lampu jalan yang rusak, sebagian sudah diperbaiki, sebagian lagi belum. Meski sudah ada yang diangsur, ini masih ada lagi yang belum, pak," kata Suharti.

Selain itu, Suharti juga menginginkan lingkungan akses jalan terlihat asri seperti pedestrian Jalan Sudirman yang ditata lengkap dengan keindahan bunganya. Untuk itu, Suharti berharap akan ada solusi dari wakil rakyat atas keinginan masyarakat."Kami ingin lingkungan kami juga cantik.

Di pinggir jalannya ada pot bunga dan tanaman yang dapat membuat lingkungan kami asri," harapnya.Di sisi lain, seorang warga lainnya meminta agar pengaspalan terhadap jalan di lingkungan tersebut yang panjangnya hanya tinggal 200 meter saja. Sebelumnya sudah terlebih dahulu diperbaiki, dan hanya itu yang tersisa. "Kami di sini sudah merasakan kinerja dari pimpinan Pak Agung Nugroho dan Markarius Anwar ini.

Tapi ini masih tersisa 200 meter, kami harap ini menjadi aspirasi yang dapat direalisasikan segera," singkatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Tengku Azwendi menegaskan bahwa apa yang telah disampaikan masyarakat akan diperjuangkan untuk segera direalisasikan. "Aspirasi ini tidak akan berhenti di kami saja, tentu akan kita kawal untuk direalisasikan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya," tegas Azwendi.

Di samping itu, Ketua DPC Demokrat Pekanbaru itu berpesan agar masyarakat tetap menjaga kerukunan, kekompakan serta meningkatkan kepedulian antarsesama. "Kita dukung pemerintahan saat ini dengan kita tetap menjaga kekompakan bersama, jangan terprovokasi dan bijaklah memilah informasi," tukasnya. (*)

Reses Tengku Azwendi Fajri di Tangkerang Utara, Masyarakat Minta Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi

redaksi — Wed, 15 Jul 2026 06:42:51 +0700+0700

pikiranriau.com - Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, peningkatan layanan publik hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM saat ini masih mendominasi saat agenda reses Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri SE, MM, di dilingkungan RW 15, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Selasa (14/7/2026)

Agenda reses masa sidang III (ketiga) didaerah pemilihan IV (Kecamatan Bukit Raya) ini disambut antusias masyarakat. Tidak hanya kalangan emak-emak, agenda reses kali ini juga diramaikan oleh kalangan bapak-bapak yang cukup aktif menyampaikan aspirasi.

Tampak hadir juga Lurah Tangkerang Utara Endriyos, Ketua LPM Bukit Raya Aleksandra, Ketua RW 15 Jonkasfrul, Ketua RT 14 Abdul Gafar Lubis.Salah seorang warga Muspendri menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang berada di Jalan Lembah Raya. Dimana kondisi jalan kerap rusak meski sudah kerap kali dilakukan tambal sulam."Kondisi jalan lembah raya sudah beberapa kali diperbaiki namun rusak kembali.

Kondisi ini kami perkirakan akibat jalan yang kerap tergenang air sehingga kembali merusak aspal jalan,"Ungkap Muspendri.Sementara untuk peningkatan pelayanan publik, masyarakat menyarankan agar program Call Center 112 yang digaungkan oleh Wali Kota Pekanbaru terus disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat."Layanan call center sebenarnya sangat bagus, saran kami sosialisasi tidak hanya di media sosial saja, tetapi sosialisasi secara tertulis melalui spanduk yang diletakkan dititik strategis,"Ujar salah seorang warga.

Sementara itu, Azwendi menyampaikan bahwa saat ini pihak di legislatif berkomitmen untuk mengawal aspirasi yang masuk agar segera terealisasi, termasuk persoalan Infrastruktur seperti perbaikan jalan.

Karena komitmen tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah kota Pekanbaru untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat."Untuk infrastruktur memang saat ini sudah menjadi fokus utama pemerintah, dan ini sudah terbukti banyaknya jalan di kota Pekanbaru saat ini sudah mulus.

Dan pembenahan terus dimaksimalkan untuk beberapa titik jalan yang juga perlu penanganan,"Ungkap Azwendi.Tidak hanya itu, Azwendi mengaku pihaknya di legislatif terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah kota Pekanbaru dalam memberikan yang terbaik untuk masyarakat."Untuk perbaikan jalan rusak di lembah raya misalnya.

Kami sudah komunikasi dengan pihak pemerintah bahkan kami mengusulkan agar kondis jalan lembah raya itu tidak hanya ditambal sulam saja, melainkan kondisi jalan harus lebih ditinggikan atau disemenisasi mengingat kontur tanah di lokasi cukup rendah dan sering tergenang air,"Ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu juga, Azwendi menggalakan semangat gotong royong disetiap kecamatan. Hal tersebut sebagai bentuk dukungan atas program "Langit Biru Indonesia Asri"."Kami di demokrat juga punya program yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat yakni langit biru Indonesia asri. Program ini sebagian bentuk komitmen Demokrat untuk senantiasa hadir dan peduli terhadap lingkungan, sekaligus bentuk kolaborasi antara demokrat dan pemerintah untuk masyarakat,"Pungkas Azwendi. ( *)

Dewan Sambut Baik Bus Sekolah Gratis di Pekanbaru, Putri Varadina Dorong Penambahan Armada dan Perluasan Rute

redaksi — Mon, 13 Jul 2026 21:25:26 +0700+0700

pikiranriau.com - DPRD Kota Pekanbaru menyambut positif pengoperasian layanan bus sekolah gratis yang diluncurkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) pada hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2026/2027, Senin (13/7/2026).

Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Putri Varadina, menilai kehadiran layanan tersebut merupakan langkah strategis untuk membantu pelajar memperoleh akses transportasi yang aman, nyaman, dan tanpa biaya menuju sekolah.

"Ya, mudah-mudahan bus ini dapat beroperasi sebagaimana mestinya dan bisa membantu memudahkan anak-anak untuk bersekolah," ujar Putri, Senin (13/7/2026).

Politisi Partai Golkar itu berharap program bus sekolah gratis tidak berhenti pada tahap awal pelaksanaan. Menurutnya, pemerintah perlu terus meningkatkan layanan dengan menambah jumlah armada sekaligus memperluas jangkauan rute agar lebih banyak pelajar yang dapat merasakan manfaatnya.

Ia menilai masih banyak kawasan di Kota Pekanbaru yang membutuhkan layanan transportasi khusus bagi siswa, terutama wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh Bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) maupun sekolah-sekolah yang berada di jalan dengan akses terbatas.

"Mudah-mudahan kapasitasnya bisa bertambah, terutama di daerah-daerah yang memang membutuhkan transportasi karena mungkin Bus Trans Metro Pekanbaru tidak memadai atau ukurannya tidak bisa sampai ke sekolah-sekolah yang berada di jalan lebih kecil," katanya.

Putri mengatakan, keberadaan bus sekolah gratis dapat menjadi solusi bagi siswa yang selama ini mengalami kendala transportasi menuju sekolah. Selain memberikan kemudahan bagi pelajar, program tersebut juga dinilai mampu meringankan beban pengeluaran orang tua untuk biaya transportasi harian.

"Kita berharap operasionalnya terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani oleh Bus Trans Metro Pekanbaru," tambahnya.

Sementara itu, Pemko Pekanbaru melalui Dishub resmi mengoperasikan layanan bus sekolah gratis mulai Senin (13/7/2026). Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan dua unit bus dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang.

Layanan tersebut melayani tujuh sekolah, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 10, SMP Negeri 14, SD Negeri 36, dan SD Negeri 51 Pekanbaru.

Bus sekolah memulai perjalanan dari SMP Madani di Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya bus melintasi Jalan Harapan Raya, Kecamatan Kulim, Jalan Hang Tuah, Pasar Lima Puluh, hingga kawasan Komplek Sekolah Sultan Syarif Qasim dan Sutomo sebelum kembali ke titik awal.

Program ini diharapkan menjadi solusi transportasi yang aman bagi pelajar sekaligus mendukung upaya mengurangi kepadatan lalu lintas akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi saat jam masuk dan pulang sekolah. Pemerintah juga diharapkan terus melakukan evaluasi agar cakupan layanan dapat menjangkau lebih banyak sekolah dan kawasan permukiman di Kota Pekanbaru. (can)

Gerakan Langit Biru Dimulai, Demokrat Pekanbaru Turun Bersihkan Masjid dan Drainase

redaksi — Fri, 10 Jul 2026 11:12:12 +0700+0700

pikiranriau.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Pekanbaru mulai menggerakkan mesin partai melalui kegiatan sosial bertajuk Gerakan Langit Biru Indonesia Asri. Program yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat itu diawali dengan aksi bakti sosial dan bersih-bersih di Masjid Al Qadariyah, Jalan Delima, Kecamatan Binawidya, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan perdana tersebut mendapat antusiasme tinggi. Sebanyak sekitar 350 kader dan pengurus Partai Demokrat turun langsung membersihkan lingkungan masjid, jauh melebihi target awal yang hanya menyiapkan sekitar 200 peserta.

Aksi sosial itu dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Eka Buana, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru, para Ketua PAC, Srikandi Demokrat, kader partai, Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru, Camat Binawidya, Lurah Tobek Godang, Ketua LPM, tokoh masyarakat, hingga selebgram Ocu Rio dan Puteri Indonesia Riau 2026 Prima Yohana.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Riau, Eka Buana, mengatakan Gerakan Langit Biru merupakan program nasional Partai Demokrat yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari peringatan HUT ke-25 partai. Kegiatan nasional itu dipusatkan di Pacitan, Jawa Timur.

"Untuk di Pekanbaru, kita memilih Masjid Al Qadariyah sebagai lokasi perdana. Awalnya hanya disiapkan sekitar 200 kader, tetapi yang hadir mencapai sekitar 350 orang. Ini menunjukkan semangat kader yang luar biasa. Semoga di usia ke-25 tahun, Partai Demokrat semakin dekat di hati masyarakat," ujar Eka.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian Partai Demokrat terhadap lingkungan sekaligus memperkuat kedekatan partai dengan masyarakat melalui aksi langsung di lapangan.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Pekanbaru yang juga Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, menegaskan Gerakan Langit Biru tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

Ia menyebut, program Jumat Bersih akan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap pekan dengan menyasar berbagai fasilitas umum di Kota Pekanbaru.

"Hari ini kita melakukan pembersihan lingkungan masjid, pengecatan pagar, hingga membersihkan saluran drainase di sekitar masjid. Program ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo melalui gerakan Indonesia Asri," kata Azwendi.

Menurut Azwendi, Demokrat ingin menunjukkan bahwa kehadiran partai bukan hanya menjelang pesta demokrasi, melainkan terus hadir di tengah masyarakat melalui aksi sosial yang memberi manfaat langsung.

"Setiap hari Jumat kami akan turun membersihkan lingkungan warga, sungai, parit atau drainase, rumah ibadah hingga sekolah. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Partai Demokrat tidak hanya hadir saat Pilpres atau Pileg, tetapi selalu ada dalam setiap momentum," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Masjid Al Qadariyah, Arwan Mas'ud, mengapresiasi dipilihnya masjid tersebut sebagai lokasi perdana Gerakan Langit Biru.

Ia berharap kepedulian yang ditunjukkan Partai Demokrat dapat berlanjut melalui perbaikan drainase di sekitar kawasan masjid yang selama ini menjadi langganan banjir.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang telah memilih masjid kami untuk kegiatan Jumat Bersih. Kami juga berharap saluran drainase di sekitar masjid dapat diperbaiki karena sering terjadi banjir. Tadi anggota DPRD, camat, dan lurah juga sudah melihat langsung kondisinya," ujar Arwan.

DPC Partai Demokrat Pekanbaru memastikan Gerakan Langit Biru akan terus dilaksanakan secara bergilir di 15 kecamatan di Kota Pekanbaru hingga puncak peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat pada 9 September 2026.

Sebagai bentuk motivasi kepada kader di tingkat kecamatan, DPC Demokrat Pekanbaru juga menyiapkan penghargaan bagi pelaksanaan kegiatan yang dinilai paling meriah dan paling aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

Melalui gerakan ini, Partai Demokrat berharap dapat memperkuat citra sebagai partai yang aktif dalam kegiatan sosial, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun komunikasi politik yang lebih dekat dengan masyarakat melalui aksi nyata di lapangan.***

Sidak Komisi 1 di HW Live House Temukan Pelanggaran Jam Operasional

redaksi — Thu, 09 Jul 2026 14:24:00 +0700+0700

pikiranriau.com - Komisi I DPRD Kota Pekanbaru kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke HW Live House, Jumat (26/6/2026) malam. Sidak ke tempat ini bukan kali pertama dilakukan, namun pelanggaran jam operasional tempat hiburan malam (THM) masih ditemukan.Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar bersama anggota Komisi I Aidhil Nur Putra, Syafri Syarif, dan Wan Agusti. Rombongan turut didampingi Kasatpol PP Kota Pekanbaru Desheriyanto, Tim Satresnarkoba Polresta Pekanbaru, TNI, hingga Polisi Militer (PM).

Sangat disayangkan, sidak Komisi I DPRD Pekanbaru kali ini minus kehadiran DPMPTSP dan Dinas Pariwisata.Sebelum menuju HW Live House, rombongan terlebih dahulu menyambangi GenZ Club Pub & KTV serta Empire 80 Lounge & KTV. Kedua tempat hiburan yang berada di Jalan Soekarno Hatta itu terlihat sepi pengunjung, namun tetap beroperasi melewati batas jam operasional yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002.Sidak berlanjut ke HW Live House yang malam itu dipadati pengunjung karena menghadirkan penampilan DJ ternama, Whisnu Santika dan penyanyi Ari Lesmana.

Bahkan, sejumlah pengunjung sempat bertanya-tanya apakah acara akan dibatalkan saat rombongan Komisi I DPRD dan aparat gabungan datang ke lokasi.Di lokasi tersebut, petugas Satresnarkoba Polresta Pekanbaru bersama aparat sempat melakukan tes urine secara acak terhadap empat orang pengunjung."Hasil tes urine terhadap empat sampel semuanya negatif. Kita sidak ini juga mengingatkan manajemen Live House agar jangan sampai ada peredaran narkotika di tempat hiburan malam ini," kata Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Robin Eduar usai sidak.

Selain itu, Komisi I DPRD Pekanbaru mengingatkan pihak manajemen HW Live House agar menjaga volume suara musik saat berlangsungnya acara sehingga tidak mengganggu ketenteraman masyarakat sekitar."Ya, karena ada event di HW Live House suaranya itu tidak boleh terlalu keras sehingga mengganggu masyarakat sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum)," ungkapnya.

Seluruh tempat hiburan yang disidak malam itu telah melewati batas jam operasional sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002."Berdasarkan aturan, jam operasional THM itu sampai pukul 22.00 WIB. Saat kami datang sudah sekitar pukul 00.00 WIB. Sebenarnya ini sudah pelanggaran," tegasnya.

Ia mengungkapkan, temuan pelanggaran jam operasional bukan kali pertama ditemukan Komisi I DPRD Pekanbaru. Bahkan sebelumnya DPRD telah merekomendasikan agar Satpol PP mengambil langkah tegas terhadap tempat hiburan yang tidak mematuhi aturan."Rekomendasi kami sudah jelas, Satpol PP harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan. Hampir merata tempat hiburan di Pekanbaru masih melanggar jam operasional," paparnya.

Meski demikian, Politisi PDI Perjuangan ini mengaku pihaknya belum membubarkan aktivitas di lokasi karena penegakan Perda merupakan kewenangan Satpol PP Kota Pekanbaru."Kalau mau dibubarkan sebenarnya bisa saja. Tapi penegakan itu ada di Satpol PP. Ya, kami hanya berharap ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terus berulang," cetus Robin.

Sementara itu, Kasatpol PP Kota Pekanbaru Desheriyanto mengakui hampir seluruh tempat hiburan malam yang disidak masih beroperasi melewati jam operasional.Ia menilai kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi karena aturan yang berlaku dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi usaha hiburan saat ini."Tempat hiburan biasanya baru mulai ramai pada malam hari.

Karena itu perlu ada evaluasi terhadap perda yang ada. Namun selama aturan belum berubah, tentu semua pelaku usaha tetap wajib mematuhinya," sebut Desheriyanto."Mereka (pelaku usaha) juga berkontribusi terhadap investasi, membayar pajak, dan membuka lapangan pekerjaan," tambahnya.Terkait sanksi terhadap tempat hiburan malam yang melanggar aturan, Desheriyanto menyebut Satpol PP akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti DPMPTSP, Bapenda, dan Dinas Pariwisata."Untuk penindakan kita harus berkoordinasi dengan OPD terkait lain. Apakah bisa kita tindak, itu akan kita koordinasi ulang," ucapnya.(*)

RDP DPRD dan Pemko Pekanbaru Disepakati Tidak Ada Pemilihan Ulang RT/RW di Rumbai Timur

redaksi — Tue, 07 Jul 2026 07:07:04 +0700+0700

pikiranriau.com -Setelah mengelar Rapat Dengar Pendapat, Akhirnya Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengeluarkan rekomendasi bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru, Hj. Erna Juita, S.H, M.Si.Kabid Hukum Pemko Pekanbaru, Camat Rumbai Timur, Camat Bina Widya, Lurah Lembah Sari dan Lurah Delima Pekanbaru terkait kisruh persoalan hasil pemilihan RT dan RW. Senin(6/7)

Usai rapat, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Edward mengatakan, Adapun hasil pertemuan kita tadi, Pertama, dimana dalam rekomendasi tersebut berdasarkan Perwako Nomor 48 tahun 2025, bahwa tidak diatur mekanisme pemilihan ulang RT dan RW di kota Pekanbaru. Kedua, Terhadap gugatan atau sanggahan atas pemilihan RT dan RW di kota Pekanbaru maka disepakati bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon yang sudah terpilih ditetapkan sebagai pemenang dan direkomendasikan untuk segera dilantik.

Ketiga, terhadap masih adanya beberapa wilayah kecamatan yang belum melaksanakan pemilihan agar segera melakukan pemilihan sampai batas waktu 7 hari semenjak berita acara disepakati dan ditandatangani," ungkap Robin.

Memang dalam pemilihan RT dan RW memang ada kesalahan, terutama kesalahan pada administrasi dan tidak adanya tandatangan bersama dalam berita acara usai pemilihan dilaksanakan. Dengan adanya kesepakatan ini, DPRD berharap polemik yang muncul pasca-pemilihan RT dan RW dapat segera berakhir sehingga para ketua RT dan RW terpilih dapat segera menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat (***)

HUT Bhayangkara ke-80, H. Wan Agusti: Tingkatkan Pelayanan Polri kepada Masyarakat Pekanbaru

redaksi — Wed, 01 Jul 2026 19:14:15 +0700+0700

pikiranriau.com -Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 dengan mengusung tema "Polri untuk Masyarakat", Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H. Wan Agusti, SH, MH, dari Fraksi Gerindra menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Menurut Wan Agusti, selama ini Polri telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi kerja keras Polri yang telah memberikan pelayanan terbaik, menciptakan rasa aman, dan menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Ke depan, kami berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, terutama dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin berkembang," ujar Wan Agusti, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, tema "Polri untuk Masyarakat" diharapkan menjadi semangat bagi institusi kepolisian untuk terus memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang semakin humanis, profesional, dan berintegritas.

"Kami berharap pengabdian Polri kepada masyarakat terus ditingkatkan sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. (ade)

Pengurus DPC PPP Pekanbaru Dijadwalkan Dilantik Agustus 2026

redaksi — Wed, 01 Jul 2026 18:02:16 +0700+0700

pikiranriau.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pekanbaru memastikan kepengurusan baru untuk masa bakti lima tahun ke depan telah rampung disusun. Saat ini, proses yang tinggal menunggu adalah pelantikan resmi yang dijadwalkan berlangsung secara serentak bersama seluruh DPC PPP kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Ketua DPC PPP Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah, mengatakan seluruh struktur kepengurusan telah terbentuk sesuai mekanisme organisasi. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan tanggal pelantikan karena masih menunggu penetapan jadwal dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Riau.

"Pengurus sudah terbentuk, untuk pelantikan kita masih menunggu jadwal serentak dari DPW," ujar Said Usman Abdullah, Rabu (1/7/2026).

Menurut Said, pelantikan serentak tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi PPP di Provinsi Riau. Dengan telah terbentuknya kepengurusan baru, DPC PPP Kota Pekanbaru siap menjalankan agenda kepartaian serta memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat bawah setelah resmi dilantik.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Riau, Ikbal Sayuti, menjelaskan bahwa pelantikan pengurus DPW dan seluruh DPC PPP se-Riau direncanakan berlangsung pada Agustus 2026.

Ia mengatakan, pelaksanaan pelantikan secara bersamaan merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPW dan seluruh DPC di Riau.

"Untuk jadwal pelantikan DPW dan DPC se-Riau ini kita jadwalkan bulan Agustus," kata Ikbal.

Menurutnya, konsep pelantikan serentak dipilih agar suasana pelaksanaan lebih meriah sekaligus menjadi momentum konsolidasi besar bagi seluruh kader PPP di Provinsi Riau.

Ikbal menjelaskan, secara aturan sebenarnya pelantikan DPC dapat dilaksanakan di masing-masing kabupaten dan kota. Namun setelah dilakukan pembahasan saat penyerahan surat keputusan (SK) kepengurusan, seluruh DPC menyatakan sepakat agar pelantikan dipusatkan di Kota Pekanbaru.

"Namun saat penyerahan SK, pengurus DPC sudah setuju untuk pelantikan serentak dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Karena Pekanbaru sentralnya Riau," jelasnya.

Dengan dipusatkannya pelantikan di ibu kota Provinsi Riau, DPW PPP berharap kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat soliditas internal partai sekaligus menunjukkan kesiapan organisasi menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

Pelantikan serentak ini juga menjadi penanda dimulainya masa kerja kepengurusan baru di tingkat wilayah maupun kabupaten/kota, yang akan mengemban tugas memperkuat mesin partai, meningkatkan konsolidasi kader, serta menjalankan program-program organisasi selama lima tahun mendatang. (ade)

Isa Lahamid Dorong Sekolah Gratis dan Bermutu di Pekanbaru di Setarakan

redaksi — Wed, 01 Jul 2026 15:52:38 +0700+0700

pikiranriau.com - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang menghadirkan terobosan melalui program pembiayaan pendidikan bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi solusi bagi masyarakat sekaligus membantu menekan angka putus sekolah.Isa mengatakan, melalui kerja sama dengan sejumlah sekolah swasta, Pemko Pekanbaru kini menanggung biaya pendidikan siswa sehingga mereka dapat menikmati layanan pendidikan gratis sebagaimana siswa di sekolah negeri."Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah bisa mencari beberapa terobosan solusi bagi warga Kota Pekanbaru, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta.

Salah satu poin pentingnya adalah pemerintah kota membiayai anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta," ujarnya, Rabu 1 Juli 2026.Ia menyebutkan, hingga saat ini sekitar 23 sekolah swasta telah menjalin kerja sama dengan Pemko Pekanbaru.

Dengan demikian, siswa yang diterima di sekolah-sekolah tersebut tidak lagi dibebani biaya pendidikan."Harapannya orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah swasta tidak lagi merasa terbebani secara finansial.

Anak-anak yang masuk di sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota mendapatkan pendidikan gratis, sama seperti di sekolah negeri," katanya.Meski demikian, Isa menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan, yakni pemerataan kualitas pendidikan di Kota , Menurut politisi PKS ini, masih banyak masyarakat yang memandang sekolah tertentu sebagai sekolah favorit atau unggulan, sehingga menjadi tujuan utama para orang tua.Kondisi tersebut, kata dia sering kali menyulitkan calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan jalur prestasi maupun domisili, meskipun memiliki keinginan kuat untuk bersekolah di sekolah favorit."Ke depan kita berharap Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong pemerataan kualitas pendidikan sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa anak-anak yang bersekolah di sekolah tertentu tertinggal dibandingkan sekolah lainnya," ungkapnya.

Isa menegaskan, pemerataan tersebut harus mencakup berbagai aspek, mulai dari mutu pendidikan, fasilitas sekolah, hingga dukungan anggaran dan biaya pendidikan yang diterima peserta didik."Kita ingin kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru terus meningkat dan penyebarannya merata.

Dengan begitu, setiap sekolah memiliki kualitas pendidikan yang sama sehingga masyarakat tidak lagi terfokus hanya pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit," tutupnya.( *)

DPRD Berang Kabel Optik Menjuntai Di Jalan, Aidil : Ultimatum Pihak APJATEL Bertindak

redaksi — Tue, 30 Jun 2026 15:26:14 +0700+0700

pikiranriau.com - Ketua Fraksi Nasdem Aidhil Nur Putra, S.H kembali dibuat berang dengan kondisi jaringan kabel optik yang saat ini kondisinya semrawut hingga menjuntai di ruang-ruang publik hingga ke jalan.Bahkan Aidhil langsung turun kelapangan untuk mengecek langsung kondisi kabel optik yang menjuntai dan sangat dikeluhkan masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi target Aidhil yakni di Jalan Cempaka, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

Dimana dari pantau dilapangan, kondisi kabel sangat menggangu aktivitas dan membahayakan masyarakat."Kita sudah turun dan cek langsung ke lapangan. Kondisi yang kita lihat kabel-kabel optik ini harus segera ditertibkan, karena tidak hanya semrawut tapi juga sangat berbahaya buat masyarakat yang melintas,"Tegas Aidhil, Selasa (26/6/2026)

Atas kondisi ini, Aidhil meminta agar pihak Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) untuk mengambil sikap tegas kepada pihak provider untuk turun kelapangan untuk melakukan penataan."Kita minta ini segera dirapikan, jangan sampai adanya kelalaian pihak provider hingga mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat yang beraktivitas. Pihak APJATEL harus lakukan langkah kongkrit kepada para provider,"Ujarnya lagi.

Permintaan tegas Aidhil tersebut bukan tanpa alasan, mengingat sudah ada beberapa masyarakat yang menjadi korban akibat semrawutnya kabel-kabel optik ini. Bahkan yang terbaru salah seorang petugas Damkar yang hampir terjerat kabel optik saat melintas jalan Cempaka sepulang dari tugas."Beberapa hari yang lalu ada salah seorang petugas Damkar yang hampir terjerat kabel saat melintasi jalan Cempaka.

Untung saat itu petugas menggunakan helm dan selamat. Kondisi ini tentu Ini sangat membahayakan dan tidak bisa dibiarkan,"Tegas Aidhil.

Politisi Nasdem ini sepakat dengan komitmen Walikota Pekanbaru untuk melakukan penataan dan penertiban kabel-kabel optik di Kota Pekanbaru. Tidak hanya dijalan-jalan protokol, jalan-jalan pemukiman masyarakat juga harus menjadi sasaran penertiban kabel optik yang semrawut, merusak estetika dan mengancam keselamatan masyarakat."Tentunya kita mendukung semangat walikota Pekanbaru untuk melakukan penataan dan penataan kabel-kabel optik tanpa mengkesampingkan kelancaran layanan internet dan komunikasi bagi warga,"Pungkas Aidhil. (*)

Soroti Kebingungan Orang Tua Hadapi SPMB 2026, Komisi III Sidak ke SMPN 4

redaksi — Mon, 29 Jun 2026 18:09:11 +0700+0700

pikiranriau.com - Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 4 Pekanbaru, Senin (29/6/2026), untuk menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026.Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Jepta Sitohang, didampingi anggota Komisi III, yakni Mohammad Sabarudi, Niar Erawati, Sri Rubianti, Doni Saputra, dan Zakri Fajar.

Namun, setibanya di lokasi, rombongan dewan dibuat terkejut karena gerbang sekolah dalam keadaan terkunci dan tidak terlihat adanya petugas maupun panitia SPMB yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.Beberapa saat kemudian, Kepala SMPN 4 Pekanbaru, Rukiah, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, tiba di lokasi dan memberikan penjelasan terkait kondisi tersebut.Jepta mengatakan, berdasarkan keterangan Dinas Pendidikan, pengumuman hasil SPMB mengalami penundaan karena masih berlangsung proses verifikasi data."Hari ini memang ada penundaan pengumuman karena masih ada proses verifikasi data yang membutuhkan waktu

Mudah-mudahan dalam dua hari ke depan hasilnya sudah diumumkan. Kita minta dalam waktu dua hari itu sudah ada kejelasan," ujar Jepta.

Dalam sidak tersebut, Komisi III juga menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran yang dinilai membingungkan, terutama terkait pilihan jalur penerimaan.

Menurut Jepta, banyak calon siswa yang sebenarnya memenuhi syarat pada salah satu jalur, namun terlanjur memilih jalur lain sehingga tidak dapat mengubah pilihannya setelah data diunggah ke sistem."Ada masyarakat yang bingung dengan jalur-jalur yang sudah ditentukan.

Misalnya, seharusnya bisa mendaftar melalui jalur domisili, tetapi karena sudah memilih jalur prestasi, mereka tidak bisa berpindah lagi.

Begitu juga sebaliknya. Akibatnya, ada yang akhirnya ditolak di semua sekolah yang dipilih," jelasnya.

Meski demikian, Jepta memastikan pemerintah telah menyiapkan solusi bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah negeri.Ia menyebut Dinas Pendidikan akan mengakomodasi para siswa tersebut ke sekolah-sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui program pendidikan gratis."Kami mendapat penjelasan dari dinas bahwa seluruh siswa yang belum tertampung akan diarahkan ke sekolah yang sudah ditentukan, termasuk sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota," katanya.Berdasarkan data yang diperoleh Komisi III, masih terdapat 447 calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan.Karena itu, Jepta mengimbau para orang tua agar tidak terburu-buru menghapus atau mengatur ulang data pendaftaran dan tetap mengikuti informasi resmi dari Dinas Pendidikan."Jangan dulu di-reset pendaftarannya. Silakan mencari informasi lebih lanjut ke Dinas Pendidikan. Dari penjelasan yang kami terima, seluruh siswa yang mendaftar tahun ini akan diupayakan tetap mendapatkan sekolah," ujarnya.

Komisi III juga menyoroti minimnya pelayanan informasi di sekolah setelah masa pendaftaran ditutup. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat, terutama orang tua yang belum terbiasa menggunakan sistem pendaftaran secara daring."Banyak orang tua yang belum memahami sistem online. Mereka akhirnya datang ke sekolah untuk bertanya, tetapi sekolah sudah tidak membuka pelayanan karena pendaftaran telah ditutup. Sementara seluruh sistem sekarang berada di Dinas Pendidikan," ungkap Jepta.

Menurutnya, sekolah seharusnya tetap membuka layanan informasi agar masyarakat memperoleh pendampingan dan tidak kebingungan mencari penjelasan mengenai hasil seleksi maupun tahapan selanjutnya.Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kota Pekanbaru membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala selama proses SPMB.

Jepta mengatakan posko tersebut dibuka untuk menampung berbagai keluhan sekaligus membantu masyarakat memperoleh penjelasan dari Dinas Pendidikan."Kami membuka layanan pengaduan di Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. Banyak persoalan yang ternyata terjadi karena masyarakat belum memahami sistem.

Melalui posko ini, kami akan membantu menyampaikan informasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan agar masyarakat mendapatkan kejelasan," pungkasnya. ( *)

Dugaan Korupsi Pejabat Siak Saat Daerah Krisis Anggaran, Said Usman: Ini Tamparan Keras untuk Masyarakat

redaksi — Fri, 26 Jun 2026 14:03:21 +0700+0700

pikiranriau.com - Perkumpulan Masyarakat Siak menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak. Organisasi tersebut menilai praktik dugaan korupsi di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang sulit menjadi tamparan bagi upaya membangun pemerintahan yang bersih.

Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Siak, Said Usman Abdullah, mengaku sangat kecewa atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemkab Siak.

"Saya mewakili Perkumpulan Masyarakat Siak sangat prihatin atas tertangkapnya pejabat Siak dengan dugaan kasus korupsi pemerasan," ujar Said, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan masyarakat. Apalagi, saat ini kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Siak disebut sedang mengalami keterbatasan anggaran.

Said menyoroti pernyataan Bupati Siak yang selama ini menyampaikan bahwa daerah sedang mengalami kekurangan anggaran. Namun di tengah kondisi tersebut, justru muncul dugaan praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat.

"Sedangkan kekurangan anggaran saja mereka korupsi, bagaimana nantinya kalau pusat membantu mereka. Tentu semakin marak korupsinya," tegas Said, yang juga menjabat sebagai Ketua PPP Kota Pekanbaru.

Ia juga menilai lemahnya pengawasan internal di lingkungan Pemkab Siak menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan tersebut.

"Di dalam saja masih bobrok bagaimana mau minta tambahan dana dari pusat," katanya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Siak menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap penyedia barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Siak menemukan alat bukti yang cukup terkait dugaan praktik pemungutan fee sebesar satu persen dari nilai proyek pengadaan barang dan jasa kepada para pemenang tender.

Tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial JE yang menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Siak Tahun 2025, serta AS dan SF yang merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ Kabupaten Siak.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Siak untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan praktik korupsi tersebut. (ade)

Asah Mental dan Kekompakan, Banteng United Bantai 6-0 Rumbai FC

redaksi — Thu, 25 Jun 2026 20:56:47 +0700+0700

pikiranriau.com - Jelang bergulirnya Turnamen Soekarno Cup I U-17 Provinsi Riau, Banteng United Pekanbaru menunjukkan performa yang menjanjikan. Tim muda itu sukses meraih kemenangan telak 6-0 atas Rumbai FC dalam laga uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen yang akan berlangsung pada 3-5 Juli 2026 di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru.

Kemenangan Banteng United dalam pertandingan persahabatan melawan Rumbai FC yang digelar pada 23 Juni 2026 menjadi salah satu laga penting untuk mengukur kesiapan tim sebelum tampil di Soekarno Cup U-17.

"Alhamdulillah, hasil pertandingan cukup memuaskan. Namun yang paling membanggakan bukan sekadar kemenangan, melainkan permainan adik-adik Banteng United U-17 yang sudah mulai terlihat sangat padu dan kompak di lapangan," kata Bendahara DPC PDIP Kota Pekanbaru Tekad Indra Pradana Abidin, Kamis (25/6/2026).

Tekad mengungkap, perkembangan permainan pemain muda Banteng United menunjukkan progres yang positif. Meski demikian, masih ada satu aspek yang perlu terus ditingkatkan, yakni mental bertanding saat menghadapi kompetisi yang sesungguhnya.

"Secara permainan sudah cukup baik, tinggal bagaimana kita terus mengasah mental bertanding mereka agar semakin percaya diri dan siap menghadapi tekanan pertandingan," ujarnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding para pemain, Banteng United Pekanbaru U-17 menjadwalkan laga latih tanding berikutnya melawan Banteng Pelalawan pada 29 Juni mendatang.

Tekad berharap rangkaian pertandingan uji coba yang dijalani dapat meningkatkan kemampuan para pemain sekaligus membangun mental juara sebelum tampil di Soekarno Cup U-17.

"Semoga adik-adik kita dapat mengharumkan nama Kota Pekanbaru. Harapan kita juga mereka bisa terus berkembang, berprestasi hingga ke tingkat nasional bahkan internasional, membawa nama baik Riau dan menjadi atlet-atlet sepak bola yang nantinya mengharumkan nama Indonesia," harapnya.

Turnamen Soekarno Cup I U-17 sendiri merupakan ajang perdana yang diselenggarakan DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Sebelumnya, melalui technical meeting yang digelar pada 21 Juni lalu, panitia memastikan seluruh perwakilan dari 12 kabupaten dan kota siap mengikuti kompetisi tersebut.

Dalam pembagian grup yang telah ditetapkan panitia, Banteng United Pekanbaru tergabung di Grup B bersama Banteng Bengkalis dan Banteng Merah Kampar.

Sementara Grup A dihuni Mata Merah FC, Banteng Dumai, dan Banteng Muda Pelalawan. Grup C ditempati Banteng Merah Indragiri Hulu, Banteng Rohul FC, dan Banteng Meranti. Adapun Grup D diisi Banteng United Indragiri Hilir, Banteng Rokan Hilir, dan Banteng United Siak. (*)