Pemko Pekanbaru Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023
pikiranriau.com - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 sekaligus Pembentukan Keanggotaan Pansus, Senin (25/3/2024).
Rapat paripurna ke-4 masa sidang kedua tahun 2023/2024 ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru lainnya Ginda Burnama ST MT, Tengku Azwendi Fajri SE MM dan Ir Nofrizal MM.
Paripurna ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution beserta Kepala OPD, Staf Ahli, Camat dan Forkopimda.
Sekda Indra Pomi mengatakan bahwa secara umum ada beberapa hal yang dipertanyakan Fraksi DPRD Kota Pekanbaru terkait LKPJ Kepala Daerah tahun 2023.
"Yang pertama, itu berkaitan tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jadi mereka (DPRD) minta kedepannya kita itu lebih fokus untuk meningkatkan PAD," ujar Indra.
Ditambahkan Indra Pomi, ada juga beberapa Fraksi DPRD yang mempertanyakan terkait capaian-capaian program RPJMD 2017-2027. Terkait hal itu, pihaknya menjawabnya secara umum bahwa capaiannya sudah 81 persen.
Selanjutnya, ada juga fraksi yang mempertanyakan terkait infrastruktur seperti perbaikan jalan, drainase hingga penanganan banjir.
"Untuk banjir, tadi kita jelaskan bahwa kita sudah memiliki master plant nya. Kita tinggal input itu, kemudian kita juga koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, karena sekian banyak titik-titik banjir, itu terbagi dalam beberapa kewenangan baik kota, provinsi maupun pusat," sebutnya.
Selain itu, ada juga fraksi yang menanyakan berkaitan program prioritas yang dijalankan Pemko Pekanbaru. Diantaranya doctor on call, UHC, santunan kematian, beasiswa, serta subsidi bunga pinjaman bank bagi pelaku UMKM.
"Itu dapat kami sampaikan bahwa secara umum sudah berjalan sebagaimana mestinya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus untuk menyikapi hasil LKPJ Kepala Daerah tahun 2023.
"Alhamdulillah, paripurna berjalan lancar dan pansus juga sudah terbentuk. Kita serahkan kepada pansus untuk menyikapi LKPJ tahun 2023," katanya.
Politisi PKS ini juga berharap Pansus DPRD bisa membahas LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2023 secara komprehensif sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna.
"Kalau tak salah dalam aturan itu pembahasannya selama 40 hari. Jadi pembahasannya di pansus, setelah itu nanti baru dilaporkan," terang Sabarudi.
Diakhir, Sekwan DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung membacakan hasil kesepakatan dalam penetapan keanggotaan pansus. Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2023 adalah Dapot Sinaga SE dari Fraksi PDI Perjuangan dan Wakil Ketua Pansus Krismat Hutagalung dari Fraksi Gabungan (Hanura-NasDem).
Suasana berlangsungnya Rapat Paripurna penyampaian Jawaban Pemerintah terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023, Senin (25/3/2024).
Tampak para pimpinan DPRD Kota Pekanbaru dan Sekdako Pekanbaru saat acara Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 sekaligus Pembentukan Keanggotaan Pansus, Senin (25/3/2024).
Para Anggota DPRD Kota Pekanbaru saat mengukuti Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023 sekaligus Pembentukan Keanggotaan Pansus, Senin (25/3/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution saat membacakan Jawaban Pemerintah terkait Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2023.
Sekwan DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung membacakan hasil kesepakatan dalam penetapan keanggotaan pansus.
